Dinilai Cederai Rasa Keadilan, Status Tahanan Rumah Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Tuai Polemik

Ringkasan Berita:

• Kontroversi Tahanan Rumah: KPK menuai kritik tajam karena mengalihkan status penahanan mantan Menag, Gus Yaqut, menjadi tahanan rumah
• Kebijakan ini dinilai melanggar asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), berisiko menghambat penyidikan, serta menciptakan preseden buruk yang dapat merusak kewibawaan KPK.
• Pengalihan status dilakukan bukan karena alasan kesehatan mendesak, melainkan murni atas permohonan keluarga, meskipun Gus Yaqut terjerat kasus dugaan korupsi kuota haji

TRIBUNGORONTALO.COM – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, menjadi tahanan rumah memicu polemik hebat di ruang publik.

Melansir pemberitaan Tribun Medan, Selasa (24/3/2026), kebijakan ini dinilai sebagai anomali besar yang berpotensi merusak standar baku penegakan hukum yang selama ini dibangun oleh lembaga antirasuah tersebut.

Gus Yaqut merupakan tokoh sentral yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agama (2020–2024) dan dikenal luas sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

Pria kelahiran Rembang, 4 Januari 1975 ini memiliki pengaruh politik yang signifikan, yang kini justru menjadi beban moral bagi KPK ketika ia mendapatkan perlakuan khusus dalam status penahanannya sebagai tersangka korupsi.

Kritikan pedas datang dari berbagai kalangan, salah satunya mantan penyidik senior KPK, Praswad Nugraha. Ia menilai keputusan memindahkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut ke kediaman pribadi di kawasan Condet, Jakarta Timur, adalah langkah mundur yang sangat berbahaya.

Menurut Praswad, kebijakan ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah KPK berdiri sejak era reformasi. Penahanan seorang tersangka korupsi di rumah pribadi dianggap sebagai "karpet merah" yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

Praktik ini dipandang bukan hanya sekadar janggal secara administratif, tetapi juga membuka ruang abu-abu dalam standar penegakan hukum. Selama ini, KPK dikenal sangat ketat dan tanpa pandang bulu dalam melakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) negara.

Preseden tahanan rumah ini dikhawatirkan akan menjadi pola baru bagi para koruptor kelas kakap lainnya untuk memohon perlakuan serupa. Jika hal ini menjadi tren, maka wibawa KPK sebagai lembaga extraordinary akan runtuh seketika.

Baca juga: Kesempatan Emas! Pertamina dan BRI Buka Lowongan Kerja di Gorontalo, Cek Persyaratannya

Ancaman Terhadap Kesetaraan di Hadapan Hukum

Praswad memperingatkan bahwa keputusan ini berisiko fatal terhadap pelanggaran asas equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Setiap warga negara, tanpa memandang jabatan politiknya, seharusnya diperlakukan sama dalam proses hukum.

Dari sisi teknis penyidikan, penahanan di luar Rutan memberikan risiko yang sangat tinggi bagi kelancaran kasus. Tersangka memiliki ruang gerak yang jauh lebih bebas dibandingkan jika berada di balik jeruji besi Rutan KPK.

Kekhawatiran utama adalah adanya ruang bagi tersangka untuk melakukan konsolidasi kekuatan dengan pihak-pihak terkait. Hal ini dapat mengganggu objektivitas saksi-saksi yang mungkin masih memiliki keterikatan secara emosional atau struktural dengan tersangka.

Selain itu, penahanan rumah memudahkan tersangka untuk mengatur strategi pembelaan yang melampaui batas kewajaran. Bahkan, risiko adanya intervensi dari pihak luar untuk meloloskan tersangka dari jeratan hukum menjadi semakin terbuka lebar.

Kebijakan ini pun secara tidak langsung mendegradasi tindak pidana korupsi. Korupsi yang seharusnya diperangi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), seolah-olah kini diperlakukan layaknya kejahatan biasa.

Praswad menegaskan bahwa jika praktik istimewa seperti ini terus dibiarkan, masyarakat akan semakin skeptis. Publik akan merasa bahwa hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul dan sangat fleksibel ketika berhadapan dengan tokoh besar.