Resmi Tahanan KPK, Bupati Pati Sudewo Bantah Jual-Beli Jabatan Desa: Saya Dikorbankan!

Ringkasan Berita:

• Bupati Pati Sudewo ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan jual-beli jabatan perangkat desa
• Ia membantah keras tuduhan pemerasan, menyebut dirinya “dikorbankan” dan menegaskan seleksi jabatan baru akan berlangsung Juli 2026
• KPK menyita Rp 2,6 miliar dari pengumpulan dana lewat kepala desa yang menjadi perantara

TRIBUNGORONTALO.COM – Langkah kaki Bupati Pati, Sudewo, terdengar berat saat menuruni tangga lobi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa malam (20/1/2026).

Mengenakan rompi oranye khas tahanan dengan tangan terborgol, raut wajah politisi tersebut tampak tegang namun menyimpan api perlawanan.

“Saya dikorbankan!” Teriakkan itu pecah di tengah kerumunan awak media yang telah menunggunya sejak sore hari.

Sudewo, yang baru saja dilantik untuk periode 2025–2030, resmi menyandang status tersangka dan langsung dijebloskan ke sel tahanan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sudewo keluar dengan pengawalan ketat petugas KPK sekitar pukul 21.15 WIB. Meski tangannya terkunci borgol besi, ia masih berusaha menggenggam beberapa lembar kertas yang diduga merupakan catatan pembelaannya. Langkahnya terhenti sejenak di hadapan mikrofon wartawan sebelum masuk ke mobil tahanan.

Pernyataan "dikorbankan" menjadi sorotan utama malam itu. Sudewo berkali-kali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya praktik lancung terkait pengisian jabatan perangkat desa di wilayah yang dipimpinnya. Ia merasa menjadi sasaran tembak dari sebuah skema yang tidak ia rancang.

“Saya menganggap saya itu dikorbankan. Saya betul-betul sama sekali tidak mengetahui,” ucapnya dengan nada tinggi. Sorot matanya yang lelah tetap mencoba menunjukkan ketegasan di bawah lampu sorot kamera.

Secara spesifik, Sudewo membantah keras tuduhan pemerasan atau "jual-beli" jabatan dalam seleksi perangkat desa. Baginya, tuduhan bahwa ia meminta mahar kepada calon perangkat desa adalah fitnah yang keji dan tidak berdasar pada fakta lapangan yang ia ketahui.

Ia berdalih bahwa rencana seleksi perangkat desa di Kabupaten Pati sebenarnya baru akan dilaksanakan pada Juli 2026. Penundaan ini, menurutnya, didasarkan pada perhitungan matang mengenai kemampuan anggaran daerah dalam menggaji para perangkat baru nantinya.

“Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 hanya mampu memberikan gaji perangkat desa mulai bulan September. Jadi tidak mungkin saya memeras untuk jabatan yang prosesnya saja belum berjalan secara resmi sesuai tahapan anggaran,” jelas Sudewo memberikan pembelaan teknis.

Ia juga menekankan bahwa selama menjabat, dirinya tidak pernah menginstruksikan bawahannya untuk mengumpulkan uang. Sudewo mengklaim tidak pernah melakukan pembicaraan rahasia dengan kepala desa, camat, maupun kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penarikan mahar jabatan.

“Saya ngomong apa adanya. Soal dipercaya atau tidak, itu hak masyarakat dan penegak hukum, monggo (silakan). Tapi Tuhan tahu saya tidak melakukan itu,” ujarnya dengan nada pasrah sebelum petugas memintanya melanjutkan langkah menuju kendaraan.

Untuk memperkuat argumen integritasnya, Sudewo membeberkan bahwa dirinya telah memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pada Desember 2025 lalu. Pertemuan itu diklaimnya bertujuan untuk menyusun draf Peraturan Bupati (Perbup) yang sangat ketat.

“Saya perintahkan agar draf itu betul-betul menutup celah bagi siapa pun untuk bermain. Saya ingin seleksi pakai sistem Computer Assisted Test (CAT) agar transparan. Ormas, LSM, dan media juga saya minta ikut mengawasi,” tuturnya menggebu-gebu.