KPK Bongkar Dugaan Jual Jabatan Desa, Bupati Pati Sudewo Ditangkap

Ringkasan Berita:

• KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo, pada Senin (19/1/2026)
• Selain Bupati, KPK mengamankan 7 orang lainnya yang terdiri dari dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa
• Praktik ini diduga menggunakan sistem tarif untuk jabatan strategis di desa

TRIBUNGORONTALO.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik korupsi di tingkat daerah.

Kali ini, lembaga antirasuah menangkap Bupati Pati, Sudewo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa.

Kasus ini membuka tabir praktik transaksional yang diduga telah mengakar dalam pengisian jabatan di pemerintahan desa.

 Penangkapan Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan publik setelah KPK menduga adanya praktik jual beli jabatan di lingkup pemerintah desa.

Dalam OTT yang dilakukan Senin, 19 Januari 2026, KPK mengamankan Sudewo bersama tujuh orang lainnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut Sudewo diduga mematok harga tertentu untuk jabatan strategis di desa.

Jabatan yang dimaksud meliputi Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), hingga Sekretaris Desa (Sekdes).

“Setiap jabatan itu ada nilainya, dan nilai tersebut dipatok,” ujar Budi dalam konferensi pers dikutip TribunGorontalo.com dari pemberitaan KompasTV, pada Selasa (20/1/2026).

Meski begitu, KPK belum merinci besaran uang yang diduga menjadi tarif dalam pengisian jabatan tersebut.

KPK juga masih mendalami jumlah desa dan jabatan yang terlibat dalam praktik transaksional ini.

“Nanti akan kami sampaikan secara lengkap, termasuk berapa desa dan berapa jabatan yang terindikasi,” tambah Budi.

Baca juga: Info Loker Gorontalo Hari Ini 20 Januari 2026, Terbuka untuk Lulusan SMA

Camat dan Kepala Desa Ditangkap KPK

OTT ini turut menyeret dua camat, tiga kepala desa, serta dua calon perangkat desa.

Seluruh pihak yang diamankan telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi terkait jabatan.