Antara Koalisi dan Suara Publik, Sikap Demokrat soal Pilkada Dipertanyakan

Ringkasan Berita:

• Wacana pilkada melalui DPRD menempatkan Partai Demokrat dalam posisi dilematis antara menjaga hubungan koalisi dan mempertahankan kedekatan dengan aspirasi publik. 
• Pengamat menilai isu ini menjadi ujian konsistensi politik Demokrat, terutama terkait proyeksi AHY menuju Pilpres 2029. 
• Sementara mayoritas fraksi DPR mengarah mendukung pilkada via DPRD, Demokrat menegaskan sikapnya masih dalam tahap kajian dan belum final.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Partai Demokrat tengah berada dalam posisi politik yang serba sulit menyikapi menguatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Tekanan datang dari dua arah sekaligus. Antara tuntutan konsistensi demokrasi di hadapan publik dan realitas politik koalisi pemerintah yang kian mengonsolidasikan kekuasaan di parlemen.

Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, dilema yang dihadapi Demokrat tidak sekadar berkutat pada perdebatan teknis mekanisme pilkada.

Lebih dari itu, isu ini menyentuh arah besar politik partai dan konsistensi narasi demokrasi yang selama ini coba dijaga oleh partai berlambang mercy tersebut.

Baca juga: Emas Antam Anjlok Hari Ini Selasa 30 Desember 2025, Berikut Daftar Harganya

Menurut Arifki, Demokrat berada di persimpangan jalan antara menjaga keharmonisan dengan elite koalisi atau mempertahankan positioning sebagai partai yang masih menjual kedekatan dengan aspirasi pemilih.

Sikap terlalu akomodatif terhadap desain elite, kata dia, berpotensi membuat Demokrat kehilangan daya tarik elektoralnya.

Ia menegaskan Demokrat tidak memiliki ruang yang leluasa untuk bersikap ekstrem ke salah satu sisi.

Berseberangan total dengan koalisi pemerintah berisiko menggerus posisi politik partai, sementara mengabaikan suara publik dapat menciptakan jarak yang berbahaya dengan basis pemilih.

Situasi ini semakin kompleks karena Demokrat memiliki figur utama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang secara politik diproyeksikan sebagai tokoh nasional menuju Pilpres 2029.

Dalam konteks tersebut, sikap partai terhadap isu yang menyangkut partisipasi publik dinilai akan menjadi rekam jejak penting bagi masa depan AHY.

Arifki menilai, membangun figur nasional tidak cukup dengan dukungan elite semata.

Penerimaan publik tetap menjadi modal utama. Oleh karena itu, sikap yang dianggap mereduksi hak rakyat untuk memilih secara langsung dinilai berisiko merusak citra politik jangka panjang.

Di titik inilah, sikap Demokrat yang terkesan belum tegas membaca arah wacana pilkada melalui DPRD dianggap mencerminkan kegamangan orientasi.

Partai ini dinilai masih menimbang apakah akan tetap berada di jalur demokrasi elektoral yang populis atau mengikuti arus elite demi menjaga posisi dalam koalisi kekuasaan.

Arifki melihat terbuka kemungkinan Demokrat melakukan manuver dan pada akhirnya ikut mendukung skema pilkada lewat DPRD.