Antara Koalisi dan Suara Publik, Sikap Demokrat soal Pilkada Dipertanyakan

Terlebih, sikap terbuka Partai Gerindra yang secara tegas mendukung mekanisme tersebut turut membuat posisi Demokrat menjadi “panas dingin”.

Jika Demokrat bertahan pada pilkada langsung, relasi dengan partai-partai koalisi berpotensi merenggang.

Namun jika memilih bergeser, risiko kehilangan legitimasi publik juga tak bisa dihindari.

Menurut Arifki, perhitungan Demokrat saat ini bukan sekadar soal peta koalisi, tetapi soal legitimasi politik menuju 2029.

Dalam konteks itu, wacana pilkada melalui DPRD menjadi lebih dari sekadar isu elektoral.

Ia berubah menjadi ujian konsistensi dan keberanian Demokrat dalam menentukan identitas politiknya ke depan: memilih aman bersama elite atau mengambil risiko politik demi menjaga kepercayaan rakyat.

Sementara itu, dari internal partai, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa wacana pilkada melalui DPRD masih berada pada tahap kajian.

Ia menyebut belum ada keputusan final karena pembahasan dilakukan secara kolektif dan mempertimbangkan berbagai aspek.

Herman juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman serupa pada 2014.

Saat itu, DPR RI sempat menyetujui pilkada melalui DPRD lewat pengesahan Undang-Undang Pilkada, namun keputusan tersebut memicu gelombang penolakan publik.

Tekanan masyarakat kala itu mendorong Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang mempertahankan sistem pilkada langsung.

Bagi Demokrat, sejarah tersebut menjadi pelajaran penting dalam membaca dinamika antara kehendak elite dan aspirasi publik.

Di luar Demokrat, peta politik di DPR menunjukkan kecenderungan kuat mendukung pilkada melalui DPRD.

Wacana ini pertama kali diusulkan Partai Golkar dan hingga kini mendapat dukungan dari sejumlah fraksi besar.

Partai Golkar, PKB, Gerindra, dan PAN tercatat sebagai partai yang secara terbuka menyetujui skema pilkada melalui DPRD.