Antara Koalisi dan Suara Publik, Sikap Demokrat soal Pilkada Dipertanyakan

Jika keempat partai ini solid, kekuatan suara mereka mencapai 304 anggota atau sekitar 52,4 persen dari total 580 anggota DPR.

Dengan konfigurasi tersebut, peluang revisi Undang-Undang Pilkada terbuka lebar.

Jika disahkan, maka ke depan rakyat tidak lagi memilih langsung gubernur, bupati, dan wali kota di TPS.

Proses pemilihan akan sepenuhnya dilakukan oleh anggota DPRD.

Yang menarik, Fraksi NasDem yang berada di luar pemerintahan juga disebut-sebut menyetujui wacana pilkada via DPRD.

Informasi tersebut menguat setelah adanya pertemuan sejumlah elite partai politik pada Minggu malam (28/12/2025).

Pertemuan itu dihadiri Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Pertemuan digelar di rumah dinas Bahlil dan mempertegas arah konsolidasi elite terhadap skema pilkada tidak langsung. (*)