Terkuak Alasan Menkeu Purbaya Tetap Nekat Potong Anggaran Pemerintah Daerah Meski Diprotes Gubernur

Banyak gubernur menilai, pemotongan TKD berpotensi memperlambat proyek pembangunan dan menekan kapasitas pelayanan publik di wilayah masing-masing. 

Selain itu, mereka juga menilai kebijakan pemotongan ini justru akan menambah beban daerah, terutama dalam hal pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur. 

Tak heran jika pada Selasa, 7 Oktober 2025 lalu, sebanyak 18 gubernur yang bergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pun mendatangi kantor Purbaya di Kemenkeu.  

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf termasuk di antara para pemimpin daerah yang menghadiri pertemuan tersebut. 

Juru bicara perwakilan Gubernur se-Indonesia tersebut, yakni Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Menkeu Purbaya, ke-18 Gubernur tersebut tidak menyetujui pemotongan TKD.  

"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar," katanya.  

"Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70 persen, itu berat." 

Menanggapi aksi itu, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini bukan keputusan sepihak Kementerian Keuangan. 

Baca juga: Tak Semua Dapat Pemutihan, Ini 5 Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Bisa Diaktifkan Kembali

Ia menyebut, pemangkasan dilakukan berdasarkan kesepakatan lintas kementerian dan lembaga, dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran daerah. 

"Mau protes? Tapi biar aja kita lihat keuangan daerah kita seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa, kita atur sesuai kondisi keuangan," kata Purbaya di kantornya saat itu. 

“Ini bukan keputusan pribadi saya. Semua dilakukan lewat evaluasi bersama agar dana yang ditransfer ke daerah memang tepat sasaran dan memberikan hasil,” tambahnya. 

Purbaya pun berjanji akan menambah lagi anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.  

Dengan catatan, peluang itu baru bisa terealisasi jika pemerintah daerah (pemda) mampu memperbaiki kinerja penyerapan anggaran yang selama ini dinilai masih bermasalah.

"Mereka mesti belajar juga, perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya," katanya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025). 

"Jadi kalau mereka bisa melanjutkan seperti itu, penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa merayu ke pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat.". (*)

Sumber: Kompas.com