Menkeu Purbaya Rencana Pemutihan BI Checking demi Warga Dapat Rumah Subsidi

“Saya yakin kalau program beliau, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait jalan, (sekitar) 5,6–5,7 persen sambil tidur saya bisa dapat,” ujar Purbaya dalam rapat koordinasi bersama Maruarar, Selasa (14/10/2025), seperti dikutip dari Kompas.com..

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sektor perumahan rakyat bukan lagi sekadar program sosial, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi yang nyata.

Purbaya menilai kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sangat signifikan karena menyentuh banyak aspek, mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja.

Optimisme Purbaya didukung oleh besarnya intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan untuk sektor ini.

Pemerintah memastikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap stabil di angka 5 persen, dengan kuota rumah subsidi tahun depan mencapai 350.000 unit.

Program ini diperkirakan akan menyerap sedikitnya 1,65 juta tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir. Selain itu, anggaran untuk renovasi rumah tidak layak huni melalui skema Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) juga meningkat drastis, dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit.

Secara total, pembangunan dan renovasi rumah pada 2026 ditargetkan mencapai 790.000 unit, mendekatkan Indonesia pada target nasional 3 juta rumah.

Purbaya turut mendukung gagasan peningkatan standar hunian, terutama untuk rumah vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan segmen menengah tanggung.

Ia menyetujui usulan agar luas unit dinaikkan dari 36 meter persegi menjadi 45 meter persegi demi menciptakan hunian yang lebih manusiawi.

Skema pembiayaan hibrida yang menggabungkan subsidi FLPP dan KPR komersial juga akan diterapkan agar segmen menengah yang selama ini belum terlayani bisa ikut menikmati program ini.(*)