Menkeu Purbaya Rencana Pemutihan BI Checking demi Warga Dapat Rumah Subsidi

TRIBUNGORONTALO.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana pemutihan data BI Checking atau SLIK OJK bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebab, catatan hutang ini terhambat akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi percepatan program 3 Juta Rumah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Angka warga dengan catatan buruk di SLIK OJK ini terungkap dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Purbaya menyebut bahwa sebanyak 111.000 calon debitur terganjal sistem SLIK OJK hanya karena memiliki tunggakan kecil di bawah Rp1 juta.

“Ada 111 ribu calon debitur yang terganjal SLIK karena tunggakan kecil. Ini harus segera diselesaikan,” ujar Purbaya, Selasa (14/10/2025), dikutip dari Kompas.com..
 
SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang dikelola oleh OJK selama ini menjadi acuan utama dalam menilai kelayakan kredit.

Namun, banyak calon penerima KPR FLPP tertolak karena tercatat memiliki tunggakan mikro, seperti cicilan barang elektronik, pulsa pascabayar, atau iuran koperasi.

Purbaya menilai bahwa hambatan administratif ini tidak sebanding dengan urgensi kebutuhan perumahan rakyat.

Ia menyebut bahwa pemutihan data BI Checking adalah langkah krusial untuk membuka akses KPR subsidi secara lebih luas.

Purbaya telah menjadwalkan pertemuan dengan OJK dalam minggu ini untuk membahas langkah pemutihan data tersebut.

Ia berharap kebijakan ini dapat segera diterapkan agar 111.000 calon debitur yang terganjal bisa segera mendapatkan rumah subsidi.

“Kalau ini bisa dibuka, permintaan pasar langsung naik. Serapan anggaran bisa lebih cepat,” tegasnya.

Purbaya: Ekonomi Bisa Tumbuh 5,7 Persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV-2025.

Menurutnya, jika seluruh program perumahan yang digagas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berjalan tanpa hambatan, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,6 hingga 5,7 persen.

“Saya yakin kalau program beliau, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait jalan, (sekitar) 5,6–5,7 persen sambil tidur saya bisa dapat,” ujar Purbaya dalam rapat koordinasi bersama Maruarar, Selasa (14/10/2025), seperti dikutip dari Kompas.com..

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sektor perumahan rakyat bukan lagi sekadar program sosial, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi yang nyata.

Purbaya menilai kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sangat signifikan karena menyentuh banyak aspek, mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja.

Optimisme Purbaya didukung oleh besarnya intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan untuk sektor ini.

Pemerintah memastikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap stabil di angka 5 persen, dengan kuota rumah subsidi tahun depan mencapai 350.000 unit.

Program ini diperkirakan akan menyerap sedikitnya 1,65 juta tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir. Selain itu, anggaran untuk renovasi rumah tidak layak huni melalui skema Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) juga meningkat drastis, dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit.

Secara total, pembangunan dan renovasi rumah pada 2026 ditargetkan mencapai 790.000 unit, mendekatkan Indonesia pada target nasional 3 juta rumah.

Purbaya turut mendukung gagasan peningkatan standar hunian, terutama untuk rumah vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan segmen menengah tanggung.

Ia menyetujui usulan agar luas unit dinaikkan dari 36 meter persegi menjadi 45 meter persegi demi menciptakan hunian yang lebih manusiawi.

Skema pembiayaan hibrida yang menggabungkan subsidi FLPP dan KPR komersial juga akan diterapkan agar segmen menengah yang selama ini belum terlayani bisa ikut menikmati program ini.(*)