Menkeu Purbaya Sentil Gubernur: Datang Ribut, Padahal Uangnya Masih Banyak di Bank

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana mengendap pemerintah daerah di perbankan masih tinggi, meski anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun depan dipangkas. 
• Ia menyebut sejumlah kepala daerah sempat protes ke Kemenkeu, padahal dana mereka belum terserap optimal. 
• Pemerintah pusat mengalihkan anggaran ke program prioritas agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

TRIBUNGORONTALO.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah, meskipun anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun depan mengalami pemangkasan.

Ia menyebut dana mengendap di rekening Pemda masih melimpah, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.

“Datang ke saya ribut aja, uangnya masih banyak. Padahal habisin aja duitnya, baru ribut ke saya,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Baca juga: DPD Keluhkan Ruangan Sempit, Menkeu Purbaya: “Mau Pindah ke IKN Duluan? Silakan, Pak!

Pernyataan tersebut merespons keluhan sejumlah kepala daerah, termasuk gubernur, yang sempat mendatangi Kementerian Keuangan untuk memprotes pemangkasan TKD.

Pada 2026, anggaran TKD tercatat turun menjadi Rp693 triliun dari Rp919,87 triliun di tahun sebelumnya.

Namun, menurut Purbaya, protes tersebut tidak sejalan dengan kondisi kas daerah.

Ia mengungkapkan bahwa dana mengendap Pemda di perbankan per akhir September 2025 mencapai Rp233 triliun.

Setelah dikoreksi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena kesalahan input data oleh BPD, angka tersebut disesuaikan menjadi Rp215 triliun.

Belanja Lambat, Ekonomi Tak Terdorong

Purbaya menegaskan bahwa lambatnya belanja APBD berdampak langsung pada stagnasi ekonomi di daerah.

Ia menyebut dana yang tidak dibelanjakan justru menjadi beban fiskal dan gagal mendorong pembangunan.

“Keberadaan dana mengendap ini menunjukkan bahwa kepala daerah belum membelanjakan uang secara cepat untuk membangun perekonomian masyarakatnya sendiri,” tegasnya.

Meski TKD dipangkas, Purbaya menyebut alokasi program ke daerah justru meningkat.

Ia menjelaskan bahwa total program yang dialokasikan naik dari Rp930 triliun menjadi Rp1.377 triliun.

“Naiknya sebetulnya Rp447,2 triliun. Harusnya manfaat di daerah lebih tinggi, enggak berkurang lah kalau saya bilang,” ujarnya.

Namun, ia juga mengakui bahwa aspirasi pemerintah daerah kadang berbeda dengan arah kebijakan pusat.

“Kalau begini terus, seolah-olah dibalik dari desentralisasi ke sentralisasi lagi,” kata Purbaya. (*)