MBG Viral Setelah Picu Keracunan Massal Siswa, Pemerintah Didesak Hentikan Program Sementara

Masalah lain meliputi rantai pasok yang tidak terverifikasi, pergantian pemasok ikan yang memicu keracunan massal, hingga laporan tentang makanan basi, menu berbelatung, dan kontroversi wadah makanan yang disebut mengandung minyak babi.

Krisis kepercayaan publik semakin dalam karena pemerintah sempat meminta orangtua murid untuk tidak menuntut jika terjadi keracunan. 

Langkah ini justru memperkuat persepsi bahwa negara ingin lepas tanggung jawab, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap MBG menurun drastis.

Dalam situasi ini, para ahli menekankan perlunya moratorium sementara di daerah-daerah dengan kasus keracunan terbanyak, sambil melakukan evaluasi menyeluruh dan investigasi independen. 

Evaluasi dan Moratorium Program MBG menjadi langkah krusial menyusul insiden keracunan massal yang terjadi pada peserta program Makan Bergizi Gratis. 

Evaluasi bertujuan menelusuri akar masalah, termasuk desain kebijakan, alur anggaran, kualitas bahan pangan, serta efektivitas pengawasan dapur dan rantai pasok. 

Sementara moratorium bersifat sementara, menghentikan sementara operasional program di daerah-daerah rawan kasus untuk mencegah korban baru, sambil memberi waktu bagi pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh. 

Kombinasi evaluasi dan moratorium diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik dan memastikan program kembali berjalan aman, efektif, serta sesuai tujuan awalnya.

Tim investigasi idealnya melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan orangtua murid. 

Baca juga: Setelah Pengisian DRH, Peserta PPPK Paruh Waktu Masih Hadapi 5 Tahapan Menuju ASN, Cek Selengkapnya

Fokus utama termasuk verifikasi ulang dapur MBG, audit alur anggaran, uji laboratorium menu, dan pemeriksaan rantai pasok bahan makanan.

Langkah berikutnya adalah desain ulang mekanisme program, dengan desentralisasi dan pemberdayaan kantin sekolah serta UMKM katering lokal terverifikasi. 

Sistem pengawasan juga perlu partisipatif dan berbasis digital, memungkinkan orangtua dan masyarakat memantau kualitas makanan secara transparan melalui dashboard daring real-time.

Meski memiliki niat luhur, implementasi MBG yang buruk telah menjadikannya bencana politik dan sosial, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Langkah cepat, transparan, dan tegas sangat dibutuhkan agar MBG tetap bisa menjadi program strategis yang pro-rakyat dan tidak menimbulkan korban baru. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com