MBG Viral Setelah Picu Keracunan Massal Siswa, Pemerintah Didesak Hentikan Program Sementara

TRIBUNGORONTALO.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah kini menjadi sorotan tajam setelah tagar #MakanBeracunGratis viral di media sosial. 

Ribuan siswa di berbagai daerah, termasuk Garut dan Banggai Kepulauan, dilaporkan mengalami keracunan akibat makanan MBG. 

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi pelajar sekolah dengan tujuan meningkatkan gizi anak-anak dan mencegah stunting. 

Namun malah yang terjadi adalah sebaliknya.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola, distribusi, dan kualitas program yang seharusnya menjadi kebijakan pro-rakyat.

Dilansir dari Kompas.com, dengan anggaran mencapai Rp71 triliun, MBG dirancang untuk memastikan jutaan pelajar Indonesia mendapat asupan gizi yang layak setiap hari. 

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kelemahan serius.

Baca juga: Aturan Pakaian Dinas PPPK Paruh Waktu 2025: Apakah Bisa Mengenakan Seragam KORPRI?

Beberapa dapur MBG ternyata tidak beroperasi sesuai rencana, sementara pengawasan mutu dan rantai pasok makanan sangat lemah. 

Operasional Dapur MBG merujuk pada proses penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan bergizi untuk program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. 

Setiap dapur bertugas memastikan menu sesuai standar gizi, higienis, dan aman dikonsumsi siswa. 

Namun, beberapa dapur dilaporkan tidak beroperasi sesuai rencana, dengan masalah mulai dari makanan basi, kualitas bahan yang rendah, hingga ketidakteraturan distribusi, sehingga memicu insiden keracunan massal dan menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan serta manajemen rantai pasok program.

Lebih dari 5.360 anak tercatat menjadi korban keracunan hingga September 2025, dengan kasus paling mencolok di Garut (569 siswa) dan Banggai Kepulauan (277 siswa).

Analisis menunjukkan akar masalah MBG bukan sekadar insiden teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam empat dimensi utama: kecepatan pelaksanaan yang tergesa-gesa, integritas kelembagaan, manajemen rantai pasok yang rapuh, serta krisis kepercayaan publik. 

Pemerintah tampaknya lebih fokus pada kuantitas berapa banyak dapur dibangun dan berapa banyak anak terlayani sedangkan standar kualitas pangan dan keamanan konsumsi terabaikan, sehingga makanan yang seharusnya menambah gizi justru memicu keracunan massal.

Selain itu, DPR menemukan indikasi dapur fiktif sekitar 5.000 unit, menimbulkan dugaan kebocoran dana dan praktik korupsi terstruktur. 

Baca juga: Terkuak Motif Pemukulan Oknum TNI ke Driver Ojol, Teguh hingga Alami Luka Serius di Pontianak

Masalah lain meliputi rantai pasok yang tidak terverifikasi, pergantian pemasok ikan yang memicu keracunan massal, hingga laporan tentang makanan basi, menu berbelatung, dan kontroversi wadah makanan yang disebut mengandung minyak babi.

Krisis kepercayaan publik semakin dalam karena pemerintah sempat meminta orangtua murid untuk tidak menuntut jika terjadi keracunan. 

Langkah ini justru memperkuat persepsi bahwa negara ingin lepas tanggung jawab, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap MBG menurun drastis.

Dalam situasi ini, para ahli menekankan perlunya moratorium sementara di daerah-daerah dengan kasus keracunan terbanyak, sambil melakukan evaluasi menyeluruh dan investigasi independen. 

Evaluasi dan Moratorium Program MBG menjadi langkah krusial menyusul insiden keracunan massal yang terjadi pada peserta program Makan Bergizi Gratis. 

Evaluasi bertujuan menelusuri akar masalah, termasuk desain kebijakan, alur anggaran, kualitas bahan pangan, serta efektivitas pengawasan dapur dan rantai pasok. 

Sementara moratorium bersifat sementara, menghentikan sementara operasional program di daerah-daerah rawan kasus untuk mencegah korban baru, sambil memberi waktu bagi pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh. 

Kombinasi evaluasi dan moratorium diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik dan memastikan program kembali berjalan aman, efektif, serta sesuai tujuan awalnya.

Tim investigasi idealnya melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan orangtua murid. 

Baca juga: Setelah Pengisian DRH, Peserta PPPK Paruh Waktu Masih Hadapi 5 Tahapan Menuju ASN, Cek Selengkapnya

Fokus utama termasuk verifikasi ulang dapur MBG, audit alur anggaran, uji laboratorium menu, dan pemeriksaan rantai pasok bahan makanan.

Langkah berikutnya adalah desain ulang mekanisme program, dengan desentralisasi dan pemberdayaan kantin sekolah serta UMKM katering lokal terverifikasi. 

Sistem pengawasan juga perlu partisipatif dan berbasis digital, memungkinkan orangtua dan masyarakat memantau kualitas makanan secara transparan melalui dashboard daring real-time.

Meski memiliki niat luhur, implementasi MBG yang buruk telah menjadikannya bencana politik dan sosial, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Langkah cepat, transparan, dan tegas sangat dibutuhkan agar MBG tetap bisa menjadi program strategis yang pro-rakyat dan tidak menimbulkan korban baru. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com