MBG Viral Setelah Picu Keracunan Massal Siswa, Pemerintah Didesak Hentikan Program Sementara

TRIBUNGORONTALO.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah kini menjadi sorotan tajam setelah tagar #MakanBeracunGratis viral di media sosial. 

Ribuan siswa di berbagai daerah, termasuk Garut dan Banggai Kepulauan, dilaporkan mengalami keracunan akibat makanan MBG. 

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi pelajar sekolah dengan tujuan meningkatkan gizi anak-anak dan mencegah stunting. 

Namun malah yang terjadi adalah sebaliknya.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola, distribusi, dan kualitas program yang seharusnya menjadi kebijakan pro-rakyat.

Dilansir dari Kompas.com, dengan anggaran mencapai Rp71 triliun, MBG dirancang untuk memastikan jutaan pelajar Indonesia mendapat asupan gizi yang layak setiap hari. 

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kelemahan serius.

Baca juga: Aturan Pakaian Dinas PPPK Paruh Waktu 2025: Apakah Bisa Mengenakan Seragam KORPRI?

Beberapa dapur MBG ternyata tidak beroperasi sesuai rencana, sementara pengawasan mutu dan rantai pasok makanan sangat lemah. 

Operasional Dapur MBG merujuk pada proses penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan bergizi untuk program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. 

Setiap dapur bertugas memastikan menu sesuai standar gizi, higienis, dan aman dikonsumsi siswa. 

Namun, beberapa dapur dilaporkan tidak beroperasi sesuai rencana, dengan masalah mulai dari makanan basi, kualitas bahan yang rendah, hingga ketidakteraturan distribusi, sehingga memicu insiden keracunan massal dan menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan serta manajemen rantai pasok program.

Lebih dari 5.360 anak tercatat menjadi korban keracunan hingga September 2025, dengan kasus paling mencolok di Garut (569 siswa) dan Banggai Kepulauan (277 siswa).

Analisis menunjukkan akar masalah MBG bukan sekadar insiden teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam empat dimensi utama: kecepatan pelaksanaan yang tergesa-gesa, integritas kelembagaan, manajemen rantai pasok yang rapuh, serta krisis kepercayaan publik. 

Pemerintah tampaknya lebih fokus pada kuantitas berapa banyak dapur dibangun dan berapa banyak anak terlayani sedangkan standar kualitas pangan dan keamanan konsumsi terabaikan, sehingga makanan yang seharusnya menambah gizi justru memicu keracunan massal.

Selain itu, DPR menemukan indikasi dapur fiktif sekitar 5.000 unit, menimbulkan dugaan kebocoran dana dan praktik korupsi terstruktur. 

Baca juga: Terkuak Motif Pemukulan Oknum TNI ke Driver Ojol, Teguh hingga Alami Luka Serius di Pontianak