Sri Mulyani Sudah Menyerah Sebelum Rumahnya Dijarah, Ini Kata Burhanuddin Muhtadi

TRIBUNGORONTALO.COM -- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap bahwa Sri Mulyani Indrawati telah lebih dulu menyerah sebagai Menteri Keuangan.

Sri Mulyani sudah menyerah bahkan sebelum rumah pribadinya menjadi sasaran penjarahan.

Pernyataan ini disampaikan dalam program Business Talk Spesial, Selasa (9/9/2025).

Menurut Burhanuddin, tekanan politik dan tarik ulur anggaran antara Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto menjadi pemicu utama.

Ia menyebut Sri Mulyani sebagai “pengawal terakhir disiplin fiskal” yang gagal meyakinkan presiden untuk menahan dorongan program populis di tengah situasi ekonomi yang genting.

“Sri Mulyani sudah cukup give up bahkan sebelum rumahnya menjadi korban, karena memang ada tarik menarik dengan alokasi anggaran presiden untuk program populis di tengah situasi seperti sekarang,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin juga menyinggung bahwa Sri Mulyani telah beberapa kali menyampaikan keinginan untuk mundur.

Penjarahan rumahnya hanya memperkuat alasan Presiden untuk mengganti posisi Menkeu.

“Hatinya sudah tidak di situ, hatinya sudah tidak di Lapangan Banteng,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa posisi Sri Mulyani sebagai penjaga kepercayaan pasar dan dunia internasional menjadi mustahil dipertahankan setelah insiden penjarahan.

“Bayangkan, dia kalau tidak mundur harus meyakinkan pasar dan dunia internasional bahwa Indonesia aman, gimana mau aman rumahnya dijarah. Jadi, ini satu hal yang menurut saya bisa dimaklumi,” ujarnya.

Kini, tanggung jawab fiskal berada di tangan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa.

Namun Burhanuddin mengingatkan bahwa pasar tidak bisa diyakinkan dengan retorika semata.

“Jujur, pelaku pasar, pelaku usaha itu makhluk paling rasional, dia enggak bisa dikasih janji-janji manis, dikasih gimmick,” kata Burhanuddin.

Ia menyebut bahwa pasar telah bereaksi negatif terhadap pergantian Menkeu, ditandai dengan penurunan IHSG terutama di sektor perbankan, pelemahan rupiah, dan sentimen negatif terhadap kebijakan cukai rokok.