Ribuan ASN Pemerintah Kota Gorontalo Demo di Depan Bank SulutGo, Ini 3 Tuntutan Aspirasinya

Ringkasan Berita:

• Sekitar 7.000 ASN Pemkot Gorontalo melakukan aksi damai di Depan kantor Cabang dan Kantor Wilayah Bank SulutGo.
• Aksi ini berlangsung di Jalan Nani Wartabone, salah satu jalur tersibuk di pusat Kota Gorontalo
• Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, hadir di barisan depan memastikan aksi tertib dan damai dalam penyampaian aspirasinya.

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Pagi ini, Kamis 13 November 2025 sekira ada 7.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan aksi damai di depan Kantor Cabang dan Kantor Wilayah Bank SulutGo di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

ASN merupakan pegawai pemerintah yang bekerja di berbagai instansi negara untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Mereka berperan penting dalam memastikan kebijakan yang diambil pemangku kepentingan dijalankan dengan baik di masyarakat.

Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan aset Pemerintah Kota Gorontalo dan penyertaan modal Pemkot pada Bank SulutGo.

Hal itu sesuai dengan isi surat pemberitahuan nomor 100/PEM/2610/XI/2025 yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.

Dalam aksi tersebut juga orang nomor 1 di Kota Gorontalo pun ikut turun ke jalan menyuarakan hal yang sama.

Dengan menggunakan pakaian dinas berwarna abu, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea beerada di paling depan dari barisan tersebut.

Para ASN ini berjalan sejauh dua kilometer dari Kantor Wali Kota Gorontalo menuju titik aksi.

Mereka berjalan dan memastikan aspirasi mereka tersampaikan secara tertib dan damai sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Berikut 3 Tuntutan Aspirasi Ribuan ASN dlaam Aksi Damai di kantor Bank SulutGo:

1. Bank SulutGo diminta menarik penyertaan modal 35 miliar dana pemerintah kota gorontalo
2. Bank SulutGo diminta untuk segera mengosongkan bangunan tanah yang ditempati saat ini 
3. Bank SulutGo diminta meninjau kembali bunga yang diterapkan kepada ASN Kota Gorontalo sesuai peraturan indonesia

Sebelumnya, Warga Kota Gorontalo diimbau untuk menghindari ruas Jalan Nani Wartabone atau eks jl Panjaitan sejak pagi ini, Kamis (13/11/2025).

Sebab, di ruas ini akan ada unjuk rasa besar-besaran oleh ribuan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Gorontalo.

Aksi tersebut berlangsung di dua titik utama, yaitu Kantor Cabang Bank SulutGo dan Kantor Wilayah Bank SulutGo.

Baca juga: BREAKING NEWS Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea Pimpin Demo ke Kantor BSG

Kedua kantor ni sama-sama berlokasi di kawasan Jalan Nani Wartabone, salah satu jalur tersibuk di pusat kota.

Adapun surat pemberitahuan unjuk rasa itu bernomor 100/PEM/2610/XI/2025 yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea.

Diestimasi, jumlah peserta mencapai 7.000 ASN. Kegiatan dimulai pukul 08.00 Wita hingga selesai.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa tujuan aksi adalah penyampaian aspirasi terkait pengelolaan aset Pemerintah Kota Gorontalo serta penyertaan modal Pemkot pada Bank SulutGo.

Wali Kota Adhan Dambea menegaskan bahwa kegiatan ini akan berlangsung tertib dan damai, serta seluruh peserta diminta mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pihak kepolisian dari Polresta Gorontalo Kota telah menerima pemberitahuan resmi dan diperkirakan akan melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi untuk menjaga kelancaran dan keamanan kegiatan.

Warga yang akan melintas di kawasan pusat kota disarankan menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di Jalan Nani Wartabone dan sekitarnya.

Awal Mula Sengketa Pemkot Gorontalo vs Bank SulutGo

Sengketa antara Pemerintah Kota Gorontalo dan Bank SulutGo (BSG) berakar dari sebidang lahan di Kelurahan Biawao.

Lahan itu sejak tahun 1983 digunakan sebagai kantor cabang BSG, ketika Wali Kota AH Nusi masih menjabat.

Selama puluhan tahun, keberadaan kantor tersebut dianggap wajar, hingga kemudian muncul klaim bahwa status kepemilikan lahan masih tercatat sebagai aset daerah.

Pemerintah Kota Gorontalo, di bawah kepemimpinan Wali Kota Adhan Dambea, menilai penguasaan lahan oleh BSG adalah perbuatan melawan hukum.

Melalui kuasa hukum, Pemkot melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Gorontalo.

Baca juga: Pagi Ini Ada Unjuk Rasa 7 Ribu ASN Pemkot Gorontalo di 2 Kantor Bank SulutGo, Warga Hindari Rute Ini

Selain ganti rugi, Pemkot meminta pengadilan menegaskan bahwa penguasaan lahan oleh BSG tidak sah.

Sebelum sidang perdana pada 10 September 2025, kedua pihak sempat menjalani proses mediasi. Namun Pemkot menolak berdamai dan bersikukuh melanjutkan gugatan.

Konflik ini tidak berhenti pada lahan. Pemkot Gorontalo juga sempat melayangkan surat resmi penarikan aset dan mempertanyakan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang sebelumnya ditempatkan di BSG. (*)

(TribunGorontalo.com/Jefri Potabuga)