Sanksi Global dari Uni Eropa tak Adil! Keras ke Negara Lain tapi Lembek ke Amerika

TRIBUNGORONTALO.COM -- Uni Eropa kembali menjadi sorotan setelah melontarkan ancaman sanksi ekonomi ke hampir seluruh penjuru dunia.

Langkah tersebut mencakup negara-negara yang membeli minyak Rusia seperti China dan India, namun ironisnya tidak menyentuh Amerika Serikat, meski muncul ancaman penggunaan kekuatan militer terkait Greenland.

Brussels pada pekan ini menegaskan rencana pemberian sanksi tambahan terhadap Iran dan Rusia, dua negara yang sudah menyandang status paling banyak dikenai sanksi global.

Namun, ancaman hukuman ekonomi juga diarahkan ke negara-negara mitra dagang Uni Eropa yang masih melakukan transaksi energi dengan Moskow.

Baca juga: Perjanjian Global Lindungi Laut Lepas Resmi Berlaku, 30 Persen Samudra Ditargetkan Aman pada 2030

Di saat yang sama, pernyataan mantan Presiden AS Donald Trump mengenai kemungkinan pencaplokan Greenland dengan kekuatan militer tidak mendapat respons serupa dari Eropa.

Alih-alih memberikan peringatan keras, Komisi Eropa justru meluncurkan proposal pendanaan besar untuk mendukung Ukraina, yang sebagian besar dana tersebut diperkirakan akan mengalir ke industri persenjataan Amerika Serikat.

Pada Rabu, Komisi Eropa secara resmi mengusulkan penerbitan utang bersama senilai 90 miliar euro untuk menopang upaya perang Ukraina.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar diproyeksikan tidak akan kembali ke kas Eropa dan digunakan untuk pengadaan senjata, termasuk dari produsen Amerika.

Kondisi ini memunculkan paradoks kebijakan: Uni Eropa mengancam negara sahabat dengan sanksi ekonomi, sembari menggelontorkan dana publik guna memperkuat basis industri militer negara yang justru dipandang berpotensi menjadi ancaman di masa depan.

Sanksi Iran Dinilai Kehabisan Ruang

Kebijakan sanksi Uni Eropa terhadap Iran juga dinilai telah mencapai titik jenuh. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran hampir tidak pernah lepas dari sanksi Barat.

Tekanan meningkat drastis pada 2018 ketika Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir Iran, diikuti Uni Eropa yang kembali memberlakukan sanksi pada 2025.

Pembatasan tersebut mencakup pembekuan aset, larangan ekspor-impor, hingga pembatasan layanan keuangan. Dampaknya, hampir tidak ada ruang tersisa bagi Uni Eropa untuk menambah tekanan ekonomi yang berarti terhadap Teheran.

Bahkan wacana pelabelan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris, langkah paling signifikan yang tersisa, diperkirakan hanya memberi dampak terbatas.

Lembaga kajian keamanan di Israel menyebut dampak kebijakan tersebut akan sangat kecil karena sektor bisnis dan perbankan internasional sudah lama menghindari entitas yang terkait dengan IRGC.

Efek Domino ke Rusia dan Pasar Energi

Upaya Uni Eropa mendorong instabilitas politik di Iran justru dinilai kontraproduktif terhadap tujuan menekan Rusia.

Tekanan ganda terhadap Teheran dan Moskow berpotensi mempererat hubungan kedua negara, sekaligus memicu lonjakan harga energi global.

Sebagai salah satu produsen minyak terbesar dunia, gangguan di Iran akan mendorong kenaikan harga minyak, yang pada akhirnya justru memperbesar pemasukan Rusia.

Fakta ini tercermin dari pergerakan harga minyak Brent yang sempat melonjak seiring meningkatnya kekhawatiran akan serangan Amerika Serikat ke Iran.

Fenomena sanksi juga menjelaskan mengapa upaya mendorong produksi minyak Venezuela dipandang tidak realistis dalam waktu dekat.

Lembaga riset energi Rystad Energy memperkirakan pemulihan infrastruktur minyak Venezuela yang rusak akibat sanksi dapat memakan waktu hingga 15 tahun.

Rusia Masih Bisa Ditekan, Tapi Terbatas

Berbeda dengan Iran, Uni Eropa masih memiliki ruang untuk menambah tekanan ekonomi terhadap Rusia.

Opsi yang tersedia antara lain membatasi impor pupuk Rusia, menjatuhkan sanksi ke perusahaan sipil yang terhubung dengan industri militer Moskow, serta memperketat penegakan sanksi yang sudah ada.

Namun, banyak analis meragukan efektivitas langkah tersebut untuk segera melumpuhkan ekonomi perang Rusia. Peneliti dari Atlantic Council menilai bahwa biaya nyata dari perang Ukraina belum sepenuhnya dirasakan oleh Kremlin.

Sanksi Global Makin Masif

Tren sanksi ekonomi kini menjadi instrumen utama kebijakan Barat. Profesor ekonomi Francisco Rodríguez mencatat, saat ini 54 negara di dunia berada di bawah rezim sanksi, melonjak tajam dibanding hanya lima negara pada awal 1960-an.

Hampir 30 persen ekonomi global kini terdampak langsung sanksi, meski rekam jejak kebijakan tersebut dinilai minim keberhasilan politik dan justru menimbulkan dampak besar bagi masyarakat sipil.

Sejarah menunjukkan sanksi gagal menggulingkan pemerintahan di Kuba, Korea Utara, hingga sejumlah negara lain.

Meski demikian, tekanan ekonomi justru terbukti efektif ketika diarahkan ke Amerika Serikat sendiri.

China dan Brasil, misalnya, berhasil memanfaatkan kekuatan ekonomi mereka untuk memaksa Washington memberikan konsesi dagang.

Situasi ini memperkuat pandangan bahwa sanksi hanya efektif jika diterapkan pada pihak yang benar-benar rentan terhadap tekanan tersebut.(*)