Lebih dari 2.000 Orang Tewas dalam Penumpasan Brutal Protes di Iran

TRIBUNGORONTALO.COM -- Penindakan keras aparat keamanan Iran terhadap gelombang protes nasional dilaporkan telah menewaskan lebih dari 2.000 orang hanya dalam waktu kurang dari tiga pekan.

Data tersebut diungkap oleh kelompok pemantau hak asasi manusia, di tengah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut bantuan bagi rakyat Iran “sedang dalam perjalanan”.

Lembaga Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan telah mengonfirmasi kematian sedikitnya 1.850 demonstran, 135 orang yang berafiliasi dengan pemerintah, sembilan warga sipil yang tidak terlibat, serta sembilan anak-anak selama 17 hari terakhir.

Angka tersebut dihimpun meski pemerintah Iran memberlakukan pemadaman internet hampir total sejak gelombang protes pecah di berbagai wilayah.

Seorang pejabat Iran yang berbicara kepada Reuters juga menyebut jumlah korban tewas mencapai sekitar 2.000 orang.

Namun, pejabat tersebut menuding “teroris” sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban, baik dari kalangan demonstran maupun aparat keamanan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi laporan itu dengan nada keras.

Ia menegaskan otoritas Iran akan “membayar harga mahal” atas pembunuhan para demonstran dan mendorong rakyat Iran untuk terus melakukan perlawanan.

Trump juga mengungkapkan bahwa dirinya tengah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk langkah militer dan strategi lainnya, sebagai respons atas situasi di Iran.

Sebelumnya, ia telah mengumumkan penerapan tarif sebesar 25 persen terhadap negara mana pun yang tetap menjalin perdagangan dengan Iran.

Protes Meluas ke 180 Kota

Gelombang unjuk rasa di Iran dilaporkan telah meluas ke 180 kota dan kabupaten di seluruh 31 provinsi.

Aksi ini bermula dari kemarahan publik akibat anjloknya nilai mata uang nasional serta melonjaknya biaya hidup.

Namun, dalam waktu singkat, tuntutan ekonomi tersebut berkembang menjadi desakan perubahan politik yang lebih luas, termasuk seruan terhadap pemerintahan ulama yang telah berkuasa selama puluhan tahun.

Situasi ini dinilai sebagai tantangan paling serius terhadap rezim Iran sejak Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan monarki.