55 Tentara Venezuela dan Kuba Tewas dalam Operasi AS Culik Nicolas Maduro, Trump Akui Banyak Korban

TRIBUNGORONTALO.COM — Operasi militer Amerika Serikat untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro menelan korban besar.

Sedikitnya 55 personel militer Venezuela dan Kuba tewas dalam serangan yang berlangsung cepat dan brutal, berdasarkan data resmi yang dirilis Caracas dan Havana.

Ini menjadi konfirmasi pertama kerugian dari pihak Venezuela. Militer negara tersebut menyatakan 23 anggotanya tewas dalam serangan AS yang berujung pada penangkapan paksa Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Hingga kini, pemerintah Venezuela belum mengumumkan jumlah korban sipil.

Sementara itu, Kuba melaporkan 32 personel militernya gugur, terdiri dari anggota angkatan bersenjata dan aparat Kementerian Dalam Negeri yang ditugaskan di Caracas.

Para korban berusia antara 26 hingga 67 tahun, termasuk dua kolonel dan satu letnan kolonel.

Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, menyebut banyak tentara Kuba yang tewas merupakan bagian dari pasukan pengamanan inti Maduro, yang disebutnya “hampir dilenyapkan” dalam serangan tersebut.

Trump: Operasi Brilian, Banyak yang Tewas

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengakui banyak korban jiwa dalam operasi itu.

Dalam pidatonya di sebuah acara Partai Republik, Trump menyebut operasi tersebut sebagai langkah militer yang “brilian secara taktis”.

“Banyak sekali orang tewas. Sayangnya, itu terjadi. Tentara, sebagian besar dari Kuba, tapi sangat banyak yang terbunuh. Mereka tahu kami akan datang,” ujar Trump.

Serangan dimulai dengan pemboman target militer, lalu ditutup dengan pendaratan pasukan khusus AS menggunakan helikopter yang menculik Maduro dan istrinya dari kediaman mereka.

Maduro kemudian dibawa ke Amerika Serikat dan menyatakan tidak bersalah atas dakwaan perdagangan narkoba dan sejumlah tuduhan lainnya di pengadilan New York.

Delcy Rodriguez Resmi Jadi Presiden Sementara

Beberapa jam setelah Maduro menjalani sidang, mantan wakil presiden Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara Venezuela.

Namun, legitimasi dan masa depan kepemimpinannya langsung dipertanyakan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mendesak AS memastikan Maduro mendapatkan pengadilan yang adil.

Di tingkat global, Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat dan melontarkan kritik keras terhadap AS. Sejumlah negara menilai operasi tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB.

Perwakilan China di PBB, Sun Lei, menyebut aksi AS sebagai “tindakan sepihak, ilegal, dan intimidatif”.

Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyatakan keprihatinan mendalam karena hukum internasional dinilai tidak dihormati.

Eropa Terbelah, Irlandia Sebut Situasi Kompleks

Wakil Perdana Menteri Irlandia Simon Harris menyebut situasi ini “sangat kompleks” dari sisi hukum internasional. Meski begitu, ia menegaskan Maduro bukan kepala negara yang sah.

Harris menyebut Maduro sebagai “diktator brutal tanpa legitimasi demokratis” dan mengatakan tindakan Trump memang menghadirkan tantangan serius bagi tatanan internasional.

Ia juga menepis kekhawatiran bahwa aksi AS bisa menjadi preseden berbahaya, termasuk spekulasi aneksasi Greenland oleh AS. Menurut Harris, kasus Venezuela “tidak bisa dibandingkan”.

Aparat Masih Represif, Jurnalis Ditangkap

Meski rezim berganti, aparatus keamanan represif disebut masih aktif. Serikat jurnalis melaporkan 14 jurnalis dan pekerja media ditahan saat meliput pelantikan Rodriguez di parlemen.

Dua jurnalis asing lainnya juga sempat ditahan di perbatasan Kolombia. Seluruhnya kemudian dibebaskan.

Rodriguez sejauh ini belum merombak kabinet. Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello dan Menteri Pertahanan Padrino Lopez, yang disebut-sebut memegang kekuasaan nyata, tetap bertahan di posisinya.

Oposisi Serang Rodriguez, Machado Janjikan Venezuela Baru
Pemimpin oposisi Maria Corina Machado menegaskan Rodriguez tidak bisa dipercaya.

“Delcy Rodriguez adalah arsitek utama penyiksaan, persekusi, korupsi, dan narkotrafik,” kata Machado dalam wawancara dengan Fox News.

Machado mengklaim oposisi akan menang lebih dari 90 persen suara jika pemilu bebas digelar.

Ia berjanji menjadikan Venezuela pusat energi Amerika, membongkar jaringan kriminal, serta memulangkan jutaan warga Venezuela yang mengungsi.

Bahkan, Machado menyatakan siap memberikan Nobel Perdamaian miliknya kepada Trump, penghargaan yang selama ini diincar Presiden AS tersebut.

Namun Machado mengakui, ia belum berbicara langsung dengan Trump sejak 10 Oktober.

(*)