Menkeu Inggris Bantah Ekonomi Hancur, Janji Kendalikan Belanja Negara

TRIBUNGORONTALO.COM -- Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, membantah anggapan bahwa ekonomi negaranya sedang “hancur” meski tekanan pasar keuangan semakin terasa.

Ia berjanji menjaga disiplin anggaran demi meredam kekhawatiran akan terjadinya krisis fiskal.

Pernyataan Reeves datang setelah bunga obligasi pemerintah Inggris (gilts) kembali naik pagi ini, menyusul lonjakan ke level tertinggi dalam 27 tahun pada perdagangan kemarin.

Situasi tersebut memicu pertanyaan serius tentang bagaimana pemerintah akan membayar utang negara yang menumpuk.

Dalam sebuah pernyataan video, Reeves menegaskan bahwa dirinya tetap berpegang pada aturan fiskal yang ketat.

Baca juga: Kericuhan Demonstrasi Mahasiswa di Gorontalo Disorot Media Asing

“Tekanan biaya hidup masih nyata. Inflasi dan biaya pinjaman harus terus ditekan dengan menjaga pengeluaran harian tetap terkendali. Hanya dengan cara itu kita bisa membiayai hal-hal yang memang kita butuhkan,” ujarnya.

Reeves juga memastikan bahwa Anggaran Belanja Negara akan diumumkan pada 26 November mendatang lebih lambat dari perkiraan banyak pihak.

Kabar ini sedikit menenangkan pasar, membuat imbal hasil obligasi 30 tahun turun setelah sebelumnya melonjak.

Kekhawatiran Krisis Mirip 1976

Namun, mantan Menkeu dari Partai Konservatif, Ken Clarke, memperingatkan bahwa kondisi keuangan Inggris jauh lebih rapuh dibanding yang diakui pemerintah saat ini.

Ia bahkan menyebut bukan hal mustahil jika Inggris kembali harus meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF), seperti yang pernah terjadi di era Perdana Menteri James Callaghan pada krisis Sterling tahun 1976.

Sementara itu, oposisi Tory mengkritik pemerintah karena dinilai membiarkan ketidakpastian berlarut hingga tiga bulan ke depan.

Sejumlah ekonom menilai Reeves tidak bisa hanya mengandalkan kenaikan pajak untuk menutup defisit anggaran yang diperkirakan mencapai £40–50 miliar (sekitar Rp840 triliun–Rp1.050 triliun).

Mereka memperingatkan, beban pajak yang terus ditambah justru berisiko menekan pertumbuhan ekonomi.

Jika pertumbuhan melemah, pemerintah akan kembali tergoda menaikkan pajak, menciptakan siklus negatif atau doom loop yang sulit dihindari.

(*)