Pemkab Bone Bolango Belum Ada Rencana Rumahkan PPPK

Namun kebijakan itu tidak berlaku untuk tenaga yang masih sangat dibutuhkan daerah seperti dokter, tenaga kesehatan tertentu, dan guru.

"Kalau tenaga dokter, tenaga medis tertentu, atau guru tertentu yang memang masih kurang, itu tetap kita butuhkan," katanya.

Sementara untuk formasi lain di luar kebutuhan mendesak, pemerintah daerah memilih lebih berhati-hati.

"Untuk kompetensi atau jabatan lain sementara kita close. Kalau pun ada penerimaan, kita cukup hati-hati untuk itu," tambahnya.

Iwan juga menjelaskan terkait komposisi PPPK di Bone Bolango. Ia menyebut PPPK paruh waktu tidak masuk dalam komponen belanja pegawai, melainkan tercatat sebagai belanja barang dan jasa.

"Sebenarnya PPPK paruh waktu itu tidak masuk belanja pegawai. Dia masuk belanja barang dan jasa," ungkapnya.

Sedangkan PPPK penuh waktu yang masuk dalam komponen belanja pegawai jumlahnya sekitar seribuan orang."Yang penuh waktu ini hanya kurang lebih seribuan," katanya.

Artinya PPK Paruh Waktu tidak masuhk dalam aturan tersebut. Hanya untuk PPPK Penuh Waktu namun dilihat dari jumlahnya PPPK penug waktu terbilang sedikit.

Sementara jumlah PPPK paruh waktu di Bone Bolango justru lebih banyak. "Yang terbesar ini PPPK paruh waktu, ada kurang lebih 1.840 orang," ujarnya.

Meski jumlah PPPK paruh waktu cukup besar, kondisi itu menurutnya tidak terlalu membebani komponen belanja pegawai karena berada di pos anggaran berbeda.

Namun demikian, pemerintah daerah tetap berhitung ketat agar kemampuan keuangan daerah tetap aman dalam beberapa tahun ke depan. (*/Jefri)