Perkuat Sinergi, Rekomendasi LKPJ 2025 Jadi Bahan Evaluasi Pemkab Bone Bolango Gorontalo

Ringkasan Berita:

• Sinergi Eksekutif dan Legislatif: DPRD Bone Bolango menyerahkan rekomendasi strategis atas LKPJ Tahun Anggaran 2025
• Bupati Ismet Mile menekankan pentingnya penyusunan rekomendasi yang proporsional—tidak terlalu umum agar mudah diimplementasikan oleh OPD
• Pemkab Bone Bolango menyatakan keterbukaan terhadap seluruh masukan legislatif dan menginstruksikan jajaran OPD untuk segera menindaklanjuti catatan tersebut

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango bersama DPRD setempat menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat paripurna penyerahan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Rapat yang digelar di Aula Kantor DPRD Bone Bolango, Rabu (29/04/2026), dihadiri langsung oleh Bupati Bone Bolango Ismet Mile, Ketua DPRD Faisal Yunus, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan pantauan TribunGorontalo.com, dari total 25 anggota DPRD, sebanyak 20 orang hadir dalam rapat tersebut. Kehadiran mayoritas anggota dewan ini menunjukkan keseriusan legislatif dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Rekomendasi Sebagai Bahan Evaluasi

Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis hasil pembahasan intensif selama beberapa minggu terakhir. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi krusial untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di masa mendatang.

Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menjelaskan bahwa secara aturan LKPJ tidak bermuara pada keputusan menerima atau menolak, melainkan pemberian rekomendasi untuk perbaikan.

"LKPJ itu tidak mengenal istilah ditolak atau diterima. Intinya adalah rekomendasi, dan menurut saya substansinya sudah sangat baik," ujar Ismet Mile saat diwawancarai usai rapat.

Meski mengapresiasi masukan dewan, Ismet memberikan catatan terkait penyusunan rekomendasi agar lebih terarah. Menurutnya, rekomendasi yang terlalu umum akan menyulitkan implementasi di tingkat teknis oleh OPD.

"Saya melihat beberapa rekomendasi masih terlalu luas. Jika terlalu umum, akan sulit diterjemahkan dalam kerja teknis di lapangan," tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar rekomendasi tidak terlalu masuk ke ranah teknis yang menjadi kewenangan lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau terlalu teknis, itu bisa bersinggungan dengan wilayah BPK. Jadi harus ada keseimbangan; tidak terlalu umum, namun juga tidak melampaui batas teknis," tambah Ismet.

Ismet memastikan Pemkab Bone Bolango terbuka terhadap seluruh masukan DPRD demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci pembangunan yang efektif.

"Tidak ada yang 100 persen sempurna. Semua ini kita perbaiki bersama-sama. Yang paling tahu (kesempurnaan) hanyalah Allah SWT," ungkapnya.

Rapat ditutup dengan kesiapan jajaran OPD untuk segera merespons dan menindaklanjuti catatan-catatan strategis yang disampaikan legislatif agar pembangunan di Bone Bolango lebih tepat sasaran. (***)