DPRD Bone Bolango Soroti Air Tercemar hingga Layanan Damkar

Ringkasan Berita:

• DPRD Bone Bolango menyoroti tiga isu penting dalam rekomendasi LKPJ 2025, yakni pengelolaan arsip, kualitas air bersih, dan layanan pemadam kebakaran. 
• Ditemukan kandungan bakteri dalam air masyarakat yang diduga berasal dari sumber air baku sebelum pengolahan. 
• DPRD mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan dan mencegah masalah berulang.

TRIBUNGORONTALO, Gorontalo -- DPRD Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, mengungkap sejumlah poin penting yang belum sempat tersampaikan dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) saat rapat paripurna penyerahan rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025.

Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango, Faisal Mohie, menjelaskan bahwa dalam tahap finalisasi rekomendasi, terdapat beberapa catatan tambahan yang tidak seluruhnya dibacakan dalam forum resmi.

“Memang di finalisasi kemarin ada beberapa tambahan catatan yang kemudian tadi tidak sempat dibacakan di dalam laporan Pansus,” ujar Faisal, Rabu (29/4/2026), di sela rapat paripurna.

Ia menyebut, setidaknya terdapat tiga isu utama yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah.

Pertama, terkait sistem pengelolaan arsip daerah yang dinilai belum terintegrasi secara optimal.

Menurutnya, DPRD mendorong agar pengelolaan arsip dipusatkan pada satu organisasi perangkat daerah teknis, yakni dinas perpustakaan dan kearsipan.

Faisal menilai pola tersebut telah diterapkan di sejumlah daerah lain dan terbukti mampu menjaga dokumen secara sistematis dan berkelanjutan.

“Kami sudah mendapatkan banyak informasi terkait daerah yang mampu mengelola arsipnya dengan baik. Kuncinya ada pada fokus di satu OPD teknis sebagai penanggung jawab,” jelasnya.

Dengan sistem terpusat, seluruh dokumen penting daerah, mulai dari awal pembentukan hingga saat ini, dapat tersimpan dengan baik dan mudah diakses saat diperlukan.

Selain mendukung administrasi, pengelolaan arsip yang baik juga dinilai penting untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.

Isu kedua yang menjadi perhatian adalah kualitas air bersih yang dikonsumsi masyarakat.

Faisal mengungkapkan, hasil uji laboratorium dari dinas kesehatan menemukan adanya kandungan bakteri dalam air yang digunakan warga, bahkan melebihi ambang batas.

“Ini harus segera diselesaikan, karena air adalah kebutuhan dasar. Kalau masyarakat mengonsumsi air yang mengandung bakteri, tentu tidak sehat,” tegasnya.

DPRD pun mendorong instansi terkait agar segera melakukan langkah penanganan secara cepat dan menyeluruh.