DPRD Boalemo Lanjut Bahas LKPj, Terungkap Realisasi Pangan Hanya 25 Persen

Ringkasan Berita:

• DPRD Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo melanjutkan rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)
• Komisi III mengundang Dinas Pertanian, Dinas Diskumperindag Kabupaten Boalemo, dan BKPSDM.

TRIBUNGORONTALO.COM - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo melanjutkan rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2025, pada Kamis (16/04/2026). 
 
Komisi III mengundang Dinas Pertanian, Dinas Diskumperindag Kabupaten Boalemo, dan BKPSDM.

Ketua Komisi III DPRD Boalemo, Muhammad Amin memimpin rapat pembahasan ini.

 Ia didampingi Anggota Komisi III, Hardi Syam Mopangga, Arman Nawayi, dan Suleman Asmu.

Hadir pula Sekretaris Bappeda, Kepala BKSDM, Kepala Diskumperindag, Beberapa Kabid Dinas Pertanian. 

Berdasarkan pemaparan, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 99.95 persen dari target, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 45.73 persen, serta penyuluhan pertanian 86.60 persen

Muhammad Amin mempertanyakan realisasi rendah terhadap program pertanian.

"Apa kendala dari 45.73 persen terkait program yang ada?," kaya politisi Partai Gerindra pada Kamis (16/04/2026)

Seorang Kepala Bidang Dinas Pertanian menjelaskan kendalahnya terkait rendahanya insentif yang diberikan

"Untuk biayanya dari petani ke inseminator itu Rp 200-250 rb sedangkan biaya yang dari dinas ke insemintor hanya 50 ribu. Sesuai SSH (standar satuan harga), sehingga membuat mereka tidak semangat," jelasnya

Anggota Komisi II DPRD Arman Nawayi dari Partai Nasdem mengatakan standar satuan harga berasal dari dinas pertanian. Seharusnya dinas pertanian meminta untuk perubahan insentif agar mendukung program-program dari bupati dan wakil bupati Boalemo.

Anggota Komisi II DPRD Hardi Syam Mopangga menyoroti tidak maksimalnya program di dinas pertanian. Dia menyebut dinas pertanian tidak maksimal bahkan menyebutnya tidak profesional.

"Dinas pertanian terkait pangan, realisasi hanya 25 persen. Itu sama saja dinas pertanian memboikot program bupati dan wakil bupati tahun  2025 karena tidak mampu merealisasikan. (realisasi) 25 persen dan 46 persen tidak memenuhi standar," kata politisi Partai Demokrat ini

Hardi mengajak kepada seluruh yang hadir untuk menjaga daerah Boalemo,

"Saat ini Boalemo berada di posisi kelima dari enam daerah termiskin kabupaten/kota yang ada di provinsi Gorontalo," katanya (*/Rahmat)