4 Pasang Gubernur-Wagub Retak: Dari Rebutan Kewenangan Hingga Isu Korupsi

Namun, Dedi Mulyadi membantah adanya keretakan tersebut.

Menurutnya, Erwan dan Herman sudah berteman lama sejak Erwan menjabat Wakil Bupati Sumedang dan Herman sebagai Sekdanya.

Dedi bahkan pernah menugaskan keduanya bersama-sama ke DPRD Jawa Barat.

Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, yang diusung 14 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), memenangkan Pilkada serentak 2024 dengan 14.130.192 suara atau 62,22 persen.

3.Maluku: Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wagub Abdullah Vanath Tegang Karena Perebutan Pengaruh

Di Indonesia timur, keretakan juga melanda hubungan antara Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath.

Ketegangan ini disebut-sebut bermula dari perseteruan terkait pemilihan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku.

Gubernur Hendrik dikabarkan mengusung jagoannya, Muhammad Reza Mony, sementara Ketua Tim Pemenangan mereka, Said Assagaff, mengusung anaknya, Dandy Assagaff, sebagai calon ketua.

Hendrik Lewerissa adalah Ketua DPD Partai Gerindra Maluku, sementara Abdullah Vanath merupakan mantan bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dua periode.

Keduanya diusung oleh koalisi Partai Gerindra, Perindo, dan PPP.

4.Riau: Abdul Wahid dan SF Hariyanto Diterpa Isu Korupsi dan Absensi Rapat

Di Provinsi Riau, hubungan antara Gubernur Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto juga dikabarkan retak.

Pemicunya disebut-sebut adalah mulai dilakukannya pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024.

Spekulasi ini semakin menguat karena SF Hariyanto kerap tidak hadir dalam beberapa agenda penting Pemprov Riau, bahkan sering diwakilkan kepada Pj Sekda atau Asisten Setdaprov Riau.

Pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, diusung oleh PDI Perjuangan dan PKB.

Fenomena keretakan ini menggarisbawahi pentingnya harmoni dan koordinasi yang baik di antara pemimpin daerah demi stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik.

(*)