Vietnam Cabut Hukuman Mati untuk 8 Kejahatan Berat, Termasuk Korupsi dan Upaya Kudeta

Meski demikian, Vietnam tetap mempertahankan hukuman mati untuk 10 jenis pelanggaran paling berat, termasuk pembunuhan, pengkhianatan negara, terorisme, dan kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Amandemen ini disahkan di tengah perdebatan hangat di parlemen bulan lalu, terutama mengenai wacana menghapus hukuman mati untuk kejahatan narkoba.

Banyak anggota parlemen yang menolak, dengan alasan bahwa penyelundupan narkoba tetap membawa dampak merusak yang luar biasa besar, apa pun jumlah barang buktinya.

“Baik itu beberapa gram atau beberapa ton, dampak transportasi narkoba sangat besar,” kata seorang anggota Majelis Nasional.

Anggota lainnya khawatir, pencabutan hukuman mati untuk narkoba dapat mengirim sinyal keliru kepada publik di tengah meningkatnya jumlah kasus narkotika di Vietnam.

Vietnam dikenal sebagai salah satu negara dengan penerapan hukuman mati tertinggi di Asia Tenggara, meski data pastinya dirahasiakan dan dikategorikan sebagai rahasia negara.

Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah narapidana yang saat ini berada di koridor maut.

Eksekusi mati di Vietnam sebelumnya dilakukan melalui regu tembak, tetapi metode itu dihapuskan pada 2011 dan digantikan dengan suntikan mematikan.

Langkah Reformasi atau Strategi Politik?

Penghapusan hukuman mati untuk delapan kejahatan ini menuai berbagai tanggapan dari aktivis HAM internasional.

Sebagian menyebutnya sebagai langkah progresif dan berani, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk penyesuaian politik di tengah tekanan diplomatik dan ekonomi internasional.

Dengan semakin meningkatnya hubungan dagang dan investasi, terutama dari negara-negara Eropa yang anti-hukuman mati, analis menilai Vietnam mungkin sedang merapikan citra hukumnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Meski masih mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu, langkah Vietnam ini menandai pergeseran penting dalam kebijakan pidananya, terutama dalam isu-isu yang selama ini dianggap tabu dan berisiko tinggi.

Perhatian kini tertuju pada implementasi kebijakan baru ini, serta apakah Vietnam akan terus memperluas ruang reformasi hukumnya di masa mendatang. (*)