Rakyat Penambang Bone Bolango Desak DPRD Provinsi Gorontalo Cari Solusi: Kami Curiga Ada Permainan

Mikson menyebut anggota DPRD lain sedang menjalankan tugas luar daerah.

Mikson mengatakan dirinya merupakan perwakilan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo dan anggota Panitia Khusus (Pansus) akan menangani persoalan pertambangan di Bone Bolango.

Baca juga: Kadisnakertrans di Gorontalo Jadi Korban Pemerasan hingga Ancaman Mutilasi, Pelaku Ngaku Polisi

"Saya hadir karena menghargai perjuangan masyarakat. Saya tanda tangan sebagai bentuk dukungan moril, menerima aspirasi, dan siap memperjuangkannya di pansus," ujar Mikson.

Menurutnya, enam poin tuntutan yang diajukan para penambang akan dibawa dan dibahas secara serius dalam rapat pansus berikutnya. 

Hanya saja, ia menekankan bahwa DPRD berfungsi sebagai perwakilan rakyat dan bukan pengambil keputusan.

Oleh karena itu, komunikasi dengan Kementerian ESDM hingga Komisi VII DPR RI sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tuntutan rakyat penambang.

"Saya sering berdiri di tengah, antara investasi dan masyarakat. Kita harus memberi kenyamanan bagi investasi, tapi juga memberi ruang bagi rakyat untuk merasa dilibatkan dan diuntungkan," ujarnya.

Mikson menegaskan bahwa semua persoalan harus dibicarakan berdasarkan regulasi dan hukum yang berlaku, termasuk melibatkan lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta kementerian terkait.

"Saya berharap Pansus bisa menjadi wadah penyelesaian. Ini soal masa depan daerah, jadi harus bijak melihat semua sisi," jelas Mikson.

(TribunGorontalo.com/*)