Aplikasi Pemantan Vaksin Covid PeduliLindungi Resmi Diblokir Pemerintah, Ini Penyebabnya

TRIBUNGORONTALO.COM -- Aplikasi PeduliLindungi kini resmi diblokir oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Seperti yang diketahui, aplikasi PeduliLindungi ini merupakan aplikasi yang digunakan saat covid merajalela di Indonesia.

Setiap gedung harus memiliki barcode dan setiap masyarakat harus memiliki PeduliLindungi.

PeduliLindungi juga sering digunakan sebagai alat pendeteksi seseorang apakah sudah vaksin covid atau belum.

Baca juga: Iwan Setiawan Lukminto, Bos Sritex Resmi Jadi Tersangka, Diduga Negara Rugi Hampir Rp700 M

Kini, aplikasi tersebut telah diblokir pada Rabu (21/5/2025).

Dilansir dari Kompas.com, Komdigi memutuskan melakukan tindakan pemutusan akses atau take down usai situs PeduliLindungi disusupi konten judi online. 

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk memberantas konten judi online. 

Baca juga: Pencairan Gaji Ke-13 Pensiunan ASN Resmi Dimulai Juni 2025, Ini Imbauan Taspen

"Tindakan ini diambil menyusul adanya laporan masyarakat mengenai munculnya konten perjudian online dalam website tersebut,” kata dia, dilansir dari laman Komdigi. 

Alexander menyampaikan, hasil verifikasi terkait laporan yang disertai tautan atau URL dan tangkapan layar itu menunjukkan bahwa situs PeduliLindungi telah disusupi sehingga menampilkan konten yang mengarah ke situs judi online. 

"Ini jelas melanggar ketentuan keamanan informasi di ruang digital nasional,” kata Alexander. 

Baca juga: Kesal Karena Gaji Tak Dibayar, Wanita Ini Curi Ponsel dan Motor dari Tempat Kerjanya Buat Dijual

Komdigi juga menetapkan bahwa situs PeduliLindungi telah melanggar prinsip keamanan informasi. 

Oleh sebab itu, Komdigi memutus akses ke laman tersebut demi melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan data dan paparan konten ilegal. 

Untuk diketahui, website PeduliLindungi adalah situs yang digunakan dalam penanganan Covid-19 dan berada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Website tersebut memiliki fungsi penting, yakni pelacakan kontak erat, pemeriksaan vaksinasi, serta pengecekan riwayat perjalanan seseorang. 

Dikhawatirkan, situs ini masih memuat data pengguna sebelumnya. 

Baca juga: Dituding Palsukan Dokumen, Nenek Usia 93 Tahun ini Dibopoh Masuk ke Ruang Pengadilan

Saling lempar tanggung jawab Kemenkes dan PT Telkom Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman mengatakan, website PeduliLindungi sudah terintegrasi sepenuhnya menjadi SatuSehat sejak Maret 2023. 

Setelah perubahan tersebut, Kemenkes tidak lagi bertanggung jawab mengelola situs PeduliLindungi. 

"Jadi SatuSehat sejak berubah dari PeduliLindungi per Maret 2023, maka otomatis pengelolaan PeduliLindungi seluruhnya, termasuk website, tidak di Kemenkes lagi," kata Aji, dikutip dari Kompas.com, Rabu (21/5/2025). 

Dia menyatakan, situs PeduliLindungi sudah dikelola oleh PT Telkom Indonesia. 

Sementara itu, AVP External Communication Telkom, Sabri Rasyid menegaskan, seluruh pengelolaan aplikasi dan database PeduliLindungi yang kini diintegrasi menjadi SatuSehat sudah tidak dikelola oleh PT Telkom Indonesia per 2023. 

Baca juga: Eks Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto Salahgunakan Kredit Bank, Perusahaan Berutang Rp3,5 Triliun

Hal itu karena kontrak pengembangan dan pengoperasionan antara PT Telkom Indonesia dengan Kemenkes sudah berakhir. 

"Seiring dengan sosialisasi perubahan pemanfaatan PeduliLindungi ke SatuSehat, maka Telkom secara otomatis juga telah melepas kepemilikan domain website PeduliLindungi.id per tanggal 28 Maret 2024 ke domain registrator," ujar Sabri, masih dari sumber yang sama. 

Ketika ditanya soal nasib data situs PeduliLindungi, dia mengatakan bahwa kewenangan itu diserahkan ke Kemenkes. 

"Jadi, begitu aplikasi dan database diserahkan ke Kemenkes, di Telkom sudah kosong. Domain saja yang tersisa. Isinya kosong," ungkap Sabri. 

Oleh sebab itu, Sabri mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap situs yang mencurigakan.

Begitu juga dengan Kemenkes yang berpesan agar masyarakat tetap waspada jika dimintai soal data pribadi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com