Presiden Prabowo Rencana Hapus Sistem Outsourcing, Dewan Kesejahteraan Buruh Bakal Dibentuk

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempelajari dan mewujudkan penghapusan sistem tersebut secepat mungkin.

Meski begitu ia tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan global.   

Namun, tantangan ekonomi global dan domestik, termasuk dampak perang dagang dan potensi perlambatan ekonomi, menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam proses penghapusan outsourcing.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan adanya peningkatan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal tahun 2025, yang mengindikasikan tekanan pada sektor ketenagakerjaan.

Pemerintah menyadari bahwa penghapusan outsourcing harus dilakukan secara bertahap dan terukur, agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan iklim investasi.  (*)