Kronologi Penangkapan Eks Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Dituduh Bunuh Ribuan Warganya

Setelah resmi menjabat sebagai Presiden Filipina, ia berjanji akan membunuh tersangka pengedar narkoba dan mendesak masyarakat untuk membunuh para pecandu.

Menurut data yang dikutip oleh ICC, sekitar 12.000 hingga 30.000 warga sipil terbunuh, buntut operasi antinarkoba yang digaungkan oleh Duterte.

ICC mulai menyelidiki pembunuhan terkait narkoba di bawah Duterte sejak 1 November 2011, saat ia masih menjabat sebagai wali kota Davao, hingga 16 Maret 2019.

Namun pada tahun 2021, pemerintahan Duterte menangguhkan penyelidikan pengadilan global.Ia menuduh ICC tidak memiliki yurisdiksi yang jelas.

Kemudian pada tahun 2023, hakim banding di ICC memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan, dikutip dari AP News.Itu artinya, penolakan Duterte terhadap penangguhan penyelidikan tidak disetujui.

Pada tahun 2022, posisi Duterte digantikan oleh Ferdinand Marcos Jr.Awalnya, Marcos mengatakan dirinya tidak ingin bergabung dengan ICC untuk melakukan penyelidikan.

Namun hubungannya dengan Duterte memburuk dan ia memutuskan untuk berubah pikiran.

Ia mengatakan apabila ICC meminta polisi internasional untuk melakukan penangkapan terhadap Duterte atas apa yang disebut Red Notice, maka Marcos mau bekerja sama.

ICC Incar Rodrigo Sejak 2011

ICC diketahui mulai menyelidiki pembunuhan terkait narkoba di bawah Duterte sejak 1 November 2011, saat ia masih menjabat sebagai Wali Kota Dava.

Penyelidikan resmi dimulai pada 2018, mencakup periode saat Duterte menjabat sebagai Wali Kota Davao mulai 1 November 2011 hingga 16 Maret 2019

Namun Rodrigo Duterte menarik Filipina dari Statuta Roma pada tahun 2019, yang menurut aktivis hak asasi manusia bertujuan untuk menghindari akuntabilitas.

Untuk menangguhkan penyelidikan Pemerintahan Duterte pada akhir tahun 2021 menyatakan bahwa otoritas Filipina sudah menyelidiki tuduhan yang sama, dengan alasan ICC adalah pengadilan pilihan terakhir yang tidak memiliki yurisdiksi.

Kendati sempat ditangguhkan, Hakim banding di ICC memutuskan pada tahun 2023 bahwa penyidikan dapat dilanjutkan dan menolak keberatan pemerintahan Duterte.

Setelah melewati proses yang panjang,  pada 11 Maret 2025, Duterte ditangkap saat tiba di Manila dari Hong Kong atas surat perintah penangkapan ICC terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan

Jumlah Korban

Saat Duterte meninggalkan jabatannya sebagai presiden pada 2022, jumlah korban resmi perang narkoba telah meningkat setidaknya tiga kali lipat.

Polisi melaporkan bahwa 6.200 tersangka tewas dalam operasi antinarkoba.

Pemerintah Filipina secara resmi mengakui 6.248 kematian akibat kebijakan ini.

Namun, para aktivis menyatakan, jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar.

Ribuan pengguna narkoba dari kalangan miskin di perkotaan, yang masuk dalam "daftar pantauan" resmi, tewas dalam kondisi misterius.

Duterte tidak pernah meminta maaf atas kebijakan ini dan menyatakan bahwa ia hanya memerintahkan polisi untuk menembak jika dalam kondisi membela diri.

Beberapa keluarga korban dan aktivis hak asasi manusia kemudian menggali jenazah korban—terkadang didampingi oleh wartawan Reuters—dan membandingkan kondisi jenazah dengan surat kematian serta laporan resmi.

Puluhan kasus menunjukkan, korban mengalami kematian akibat kekerasan, meskipun surat kematian mencantumkan penyebab alami.

Dalam satu kasus, surat kematian menyebutkan pneumonia sebagai penyebab kematian, meskipun jenazah yang digali memiliki lubang peluru di tengkoraknya.

Pada Februari 2018, kantor kejaksaan ICC mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan awal atas kematian dalam perang melawan narkoba yang dipimpin Duterte.

Sebulan kemudian, Duterte mengumumkan bahwa Filipina menarik diri dari ICC.

Penarikan ini resmi berlaku pada Maret 2019.

Penyelidikan ICC sempat ditangguhkan pada 2021 setelah pemerintah Filipina mengklaim bahwa sistem peradilan nasional mampu menyelidiki dan menuntut dugaan pelanggaran.

Namun, pada 2023, ICC mengaktifkan kembali penyelidikannya setelah menyatakan ketidakpuasan terhadap upaya pemerintah Filipina.

Awalnya, pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. menolak bekerja sama dengan ICC.

Namun, pada akhir 2024, pemerintah Filipina menyatakan, akan mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan.

Menteri Kehakiman Filipina mengatakan kepada Reuters pada Januari 2025 bahwa pemerintah terbuka untuk bekerja sama dengan ICC.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap