3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Samaun Pulubuhu, Kabupaten Gorontalo, bertambah. 

Proyek jalan ini dibangun di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo resmi menetapkan tiga tersangka baru yang diduga terlibat dalam skandal ini, Selasa (11/2/2025). 

Tiga tersangka tersebut berinisial NT, JK, dan AO. Mereka diduga berperan dalam penyalahgunaan dana proyek jalan yang bernilai Rp3,2 miliar, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar.

Menurut Kepala Kejari Kabupaten Gorontalo, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan cukup bukti terkait keterlibatan ketiganya.

NT dan JK memenuhi panggilan penyidik dan langsung ditahan di Lapas Kelas II Gorontalo, sementara AO tidak hadir dengan alasan kesehatan.

"Kami telah menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus ini, dua di antaranya telah kami tahan. Untuk AO yang mangkir, kami akan segera menjadwalkan pemanggilan ulang," ujar perwakilan Kejari dalam konferensi pers.

Sebelumnya, Kejari telah lebih dulu menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR, Kepala Bagian ULP Kabupaten Gorontalo, serta seorang konsultan pengawas. 

Sebelumnya diketahui, proyek di Kabupaten Gorontalo kembali menjadi sorotan di awal Februari 2025.

Hal itu setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Heryanto Kodai, sebagai tersangka.

Heryanto ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Samaun Pulubala-Bolihuangga.

Selain Heryanto, dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ST yang bertindak sebagai konsultan pengawas proyek tersebut.

Profil Proyek Jalan Samaun Pulubala-Bolihuangga

Proyek peningkatan Jalan Samaun Pulubala-Bolihuangga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Gorontalo.

Proyek ini didanai menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun anggaran 2023 dengan tujuan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gorontalo, proyek ini memiliki kode tender 1819606 dengan nilai pagu mencapai Rp10.150.000.000,00, sementara nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp10.079.746.387,00.

Proses tender proyek ini dimulai sejak 17 Juni 2021, dengan status tender yang sudah selesai.

Proyek tersebut berada di bawah pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo dan dikategorikan sebagai pengadaan jasa konstruksi.

Adapun metode pengadaan yang digunakan adalah tender pasca-kualifikasi satu file dengan sistem harga terendah sistem gugur.

Namun, tender ini tidak menggunakan metode reverse auction. 

Sementara itu, jenis kontrak yang diterapkan merupakan gabungan antara lumsum dan harga satuan dengan lokasi pengerjaan di Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Dalam proses tender, terdapat 81 peserta yang mengajukan penawaran, sesuai dengan ketentuan administrasi dan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, ditemukan adanya penyalahgunaan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.181.483.912,00, sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Abvianto Syaifulloh, dalam konferensi pers pada Jumat (7/2/2025), menyatakan bahwa ketiga tersangka ditetapkan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

“Setelah melalui proses penyelidikan, kami menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proyek ini. Setiap tersangka memiliki peran yang berbeda, namun semuanya turut serta dalam tindakan yang menyebabkan kerugian negara,” ungkap Abvianto.

Saat ini, ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Sementara itu, proyek yang seharusnya meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Gorontalo justru menjadi kasus hukum yang merugikan keuangan negara.(*)