Gorontalo Dipimpin 4 Penjabat Kepala Daerah dan 4 Pj Sekretaris Daerah

TRIBUNGONTALO.COM - Pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo banyak dijabat penjabat kepala daerah dan sekretaris daerah.

Data TribunGorontalo.com menyebutkan daerah yang dipimpin 3 penjabat lebih dari setahun yakni Provinsi Gorontalo yang kini dipimpin Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin. Sebelum Rudy, ada 2 penjabat yang memimpin Provinsi Gorontalo setelah masa jabatan Rusli Habibie berakhir pada Mei 2022 silam

Selanjutnya, Gorontalo Utara yang dipimpin Penjabat Bupati Sila Botutihe sejak Desember 2023.

Kabupaten Boalemo dipimpin 2 penjabat setelah berakhirnya Anas Jusuf pada Mei 2022. Sebelumnya Anas Jusuf menjabat wakil Bupati, lalu menjadi Bupati menggantikan Darwis Moridu. 

Setelah itu Boalemo dipimpin 2 penjabat Bupati yakni Henriawan pada 202-2023 dan Sherman Moridu pada 2023 hingga 2025.

Kota Gorontalo juga kini dijabat penjabat Wali Kota Ismail Madjid sejak Juni 2024 saat berakhirnya masa jabatan Marthen Taha.

Terakhir, Penjabat Bupati Gorontalo Utara  Sila Nurainsyah Botutihe menjabat sejak Desember 2023. 

Sedangkan daerah yang posisi Sekretaris daerah berstatus penjabat bahkan penjabat sementara yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango.

Penjabat (Pj) Sekda Kota Gorontalo dijabat Deddy Kadullah sejak ditinggakan  Ismail Madjid yang jadi penjabat Wali Kota. Penjabat (Pj) Sekda Boalemo dijabat Syafrudin Lamusu. Sebelumnya dijabat 2 penjabat sekda lainnya yakni Rahmat Biya dan Supandra Nur

Penjabat Sekda Bone Bolango dijabat Aznan Nadjamudin lalu kini Reflin Buata setelah Ishak Ntoma pensiun.

Kabupaten Gorontalo dipimpin 2 penjabat sementara yakni Haris Tome dan Mohamad Trizal Entengo setelah Roni Sampir mundur karena maju Pilkada.

Kondisi ini dikhawatirkan menganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan. Sebab 

Masran Rauf, Plt Karo Pemerintahan Provinsi Gorontalo membeberkan, total ada delapan penjabat yang saat ini memegang kendali posisi jabatan struktural tersebut.

Jumlah tersebut terdiri dari masing-masing empat kepala daerah, dan empat sekretaris daerah.

"Kalau Pj kepala daerah yakni Kota Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo. Termasuk Provinsi Gorontalo," ujarnya.

Keempat nama-nama Pj tersebut yakni Pj Wali Kota Gorontalo Ismail Majid, Pj Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe, Pj Bupati Boalemo Shreman Moridu dan Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin.

Ismail Majid mengisi posisi tersebut dimana sebelumnya jabatan Wali Kota Gorontalo dijabat  Marten Taha. 

Sama halnya dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Sila mengisi posisi yang sebelumnya diisi oleh Thariq Modanggu. 

Berbeda dengan Kabupaten Boalemo, sejak 7 Desember 2020, pucuk tertinggi pemerintahan telah dijabat  Pj Bupati. 

Dimulai dari Anas Jusuf, Henriawan hingga terakhir adalah Shreman Moridu. 

Begitupun dengan Pj Gubernur Gorontalo, awalnya dijabat oleh Hamka Hendra Noer, kemudian berpindah ke Ismail Pakaya dan terkahir saat ini adalah Rudy Salahuddin. 

Untuk jabatan, ada empat daerah yang dinahkodai oleh Pj yakni yakni Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo.

Adapun keempat nama Pj Sekda tersebut yakni Amir Hamzah Hadju selaku Pj Sekda Bone Bolango, Deddy Kadullah Pj Sekda Kota Gorontalo, Syafrudin Lamusu selaku Pj Sekda Boalemo dan Pj Sekda Kabupaten Gorontalo, Mohamad Trizal Entengo.

Khsusus untuk Pj kepala daerah, Masran menyebut jika mereka akan secara otomatis diganti oleh kepala daerah terpilih pada Pilakda serentak 2024 usai pelantikan.

"Secara normatif Pj (Kepala Daerah) akan diganti oleh definitif, didahului dengan serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan di masing-masing daerah," ujarnya. 

Sementara untuk Pj Sekda, ketentuan penggantinya menjadi definitif tergantung mekanisme dari daerah masing-masing. 

"Masing-masing daerah berbeda waktunya, sesuai kebijakan di daerah tersebut," pungkasnya.

Banyaknya penjabat kepala daerah dan pj sekda yang menjabat selama ini dikhawatirkan telah memperlambat jalannya pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik di Gorontalo. Sebab posisi dan kewenangan penjabat tidak sekuat pejabat definitif.

Diketahui, Kepala daerah hasil pilkada 2024 akan dilantik serentak pada Februari 2025 ini, kecuali Gorontalo Utara yang masih menunggu hasil gugatan di MK.  (*/Jian)