Bapppeda Gorontalo
RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045 Resmi Diperdakan, Handoyo Sugiharto: Acuan Calon Kepala Daerah
Akhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 resmi diperdakan.
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Fadri Kidjab
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Kantor-Bapppeda-Provinsi-Gorontalo-Jl-By-Pass-Tamalate-Kecamatan-Kota-Timur-Kota-Gorontalo.jpg)
perekonomian yang berkualitas berbasis Sumberdaya Alam (SDA) serta peningkatan eksport.
Transformasi Tata Kelola fokus pada kelembagaan yahg adaptif, Sumberdaya manusia ASN yang kompetitif, demokrasi yang lebih modern, regulasi adaptif dan masyarakat sipil mandiri.
Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan focus pada meneguhkan supremasi hukum dan stabilitas daerah ketahanan sosial budaya dan elekologi focus pada mewujudkan ketangguhan masayarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan.
Periode IV (2040-2045)
Periode terakhir RPJPD menjadi tahapan dalam upaya mewujudkan pembangunan transformasi Gorontalo untuk mendukung pencapaian Indonesia emas 2045.
Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi berada dikisaran 6,1 persen pertahun.
Fase ini akan diwujudkan melalui: Transformasi Sosial mewujudkan masayarakat Gorontalo yang unggul.
Transformasi ekonomi fokus pada perwujudan pertumbuhan ekonomi daerah yang inkusif dan berkelanjutan dengan pendapatan masyarakat yang meningkat.
Transformasi tata kelola focus pada mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif.
Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan focus pada mewujudkan Gorontalo sebagaidaerah yang aman, damai dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Ketahanan sosial budaya dan ekologi fokus pada mewujudkan Gorontalo sebagai daerah yang maju dan berkelanjutan dalam mengimplementasikan fokus pembangunan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok.
Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah disusun tidak lagi dengan pendekatan perbidang, namun mengedepankan agenda utama pembangunan yang lebih menjamin terlaksananya kolaborasi dalam pembangunan untuk mewujudkan visi misi pembangunan jangka panjang daerah. (Adv)