Inggris Hentikan Ekspor Senjata Tertentu ke Israel Karena Potensi Langgar Hukum Internasional

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah Inggris pada Senin (2/9/2024) mengumumkan penghentian ekspor beberapa jenis senjata ke Israel karena khawatir dapat digunakan untuk melanggar hukum internasional.

Menteri Luar Negeri David Lammy menyatakan risiko jelas beberapa item tersebut digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Lammy menjelaskan kepada para anggota parlemen bahwa keputusan ini mencakup sekitar 30 dari 350 lisensi ekspor peralatan yang dinilai akan digunakan dalam konflik yang sedang berlangsung di Gaza, termasuk suku cadang untuk pesawat militer dan drone serta peralatan untuk penargetan darat.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah penilaian tentang kesalahan atau ketidakbersalahan Israel dalam melanggar hukum internasional, dan bukan pula embargo senjata.

Inggris menjadi salah satu dari beberapa sekutu lama Israel yang pemerintahannya berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk menghentikan ekspor senjata.

Apalagi dampak perang yang telah berlangsung selama 11 bulan di Gaza, yang menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikelola Hamas, telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina.

Perusahaan Inggris menjual senjata dan komponen dalam jumlah relatif kecil kepada Israel.

Awal tahun ini, pemerintah Inggris mengungkapkan bahwa ekspor militer ke Israel mencapai 42 juta poundsterling (sekitar 53 juta dolar AS) pada tahun 2022.

Pemerintahan Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah, yang terpilih pada Juli lalu, menghadapi tekanan dari beberapa anggotanya sendiri dan anggota parlemen untuk menekan Israel agar menghentikan kekerasan.

Pada pemilihan umum tersebut, partai tersebut kehilangan beberapa kursi yang diperkirakan akan dimenangkan oleh calon independen yang pro-Palestina, setelah pemimpinnya, Keir Starmer, awalnya menolak untuk menyerukan gencatan senjata tak lama setelah Israel melakukan serangan balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

Dalam langkah yang berbeda dari pendahulunya yang konservatif, pemerintahan Starmer pada Juli lalu mengumumkan bahwa Inggris tidak akan ikut campur dalam permintaan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Starmer juga mengembalikan pendanaan untuk badan bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA, yang sebelumnya telah dihentikan oleh pemerintahan konservatif Rishi Sunak pada Januari.

Lammy, yang telah dua kali mengunjungi Israel dalam dua bulan terakhir sebagai bagian dari upaya Barat untuk mendorong gencatan senjata, menyatakan dirinya sebagai "sahabat Israel," namun ia menyebut kekerasan di Gaza sebagai sesuatu yang "mengerikan."

"Tindakan Israel di Gaza terus menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil secara besar-besaran, kehancuran luas infrastruktur sipil, dan penderitaan yang luar biasa," kata Lammy. (*)