Korea Selatan Aktifkan Penjagaan Militer di Perbatasan Pasca "Diserang" Balon Sampah oleh Korut

TRIBUNGORONTALO.COM -- Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel) mengonfirmasi aktivitas militer di perbatasan negara tersebut. 

Sebelumnya, aktivitas militer di wilayah ini dihentikan sejak lima tahun yang lalu. Disebut sebagai perjanjian Antar-Korea pada 2018 lalu. 

Namun, Seoul menghentikan Perjanjian Militer Komprehensif hingga kepercayaan timbal balik pulih.

Hal ini sebagai respons terhadap pengiriman balon berisi sampah oleh Korea Utara ke Korea Selatan.

"Tindakan ini mengembalikan seluruh kegiatan militer kami yang dibatasi oleh perjanjian 2018," kata Cho Chang-rae, wakil menteri pertahanan untuk kebijakan, dalam konferensi pers, dikutip dari rfa.org, Rabu (5/6/2024). 

"Seluruh tanggung jawab atas situasi ini terletak pada rezim Korea Utara dan jika Utara mencoba melakukan provokasi tambahan, militer kami akan membalas dengan tegas berdasarkan postur pertahanan gabungan Korea Selatan-AS," tambahnya.

Perjanjian yang ditandatangani pada 19 September 2018 itu bertujuan untuk meredakan ketegangan dan menghindari perang.

Perjanjian ini dilaksanakan setelah pertemuan antara presiden Korea Selatan saat itu, Moon Jae-in, dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.

Kesepakatan tersebut mencakup pembentukan zona penyangga darat, di mana latihan artileri dan manuver lapangan tingkat resimen dihentikan, serta zona penyangga maritim, di mana penembakan artileri dan latihan angkatan laut dilarang.

Perjanjian ini juga menetapkan zona larangan terbang di dekat perbatasan untuk mencegah bentrokan pesawat yang tidak disengaja.

Penghentian perjanjian ini akan memungkinkan Korea Selatan untuk melaksanakan latihan untuk memperkuat pertahanan garis depan dan menyusun rencana pelatihan di dekat perbatasan darat dan pulau.

Korea Selatan juga akan dapat melanjutkan siaran propaganda melalui pengeras suara ke Korea Utara.

"Pengeras suara tetap perlu dihubungkan ke listrik dan pemasangannya bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Operasi pengeras suara mobile bisa dilakukan segera," kata juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Lee Sung-jun, dalam pengarahan rutin, tanpa menjelaskan kapan siaran mungkin dimulai.

Pengeras suara dianggap sebagai alat perang psikologis kunci yang menyiarkan berbagai pesan ke perbatasan, termasuk kritik terhadap catatan hak asasi manusia rezim Kim Jong Un, berita, dan lagu K-pop, yang sangat memprovokasi Korea Utara.

Korea Utara mengirim gelombang balon berisi sampah ke Selatan dari Kamis hingga Minggu sebagai kampanye balasan terhadap aktivis Korea Selatan yang mengirim balon berisi materi propaganda yang mengecam rezim Utara.