Berita Kabupaten Gorontalo

BPBD Ungkap Wilayah Rawan Longsor dan Banjir di Kabupaten Gorontalo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo mengungkap sejumlah wilayah yang rawan bencana dan longsor

Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Ponge Aldi
zoom-inlihat foto BPBD Ungkap Wilayah Rawan Longsor dan Banjir di Kabupaten Gorontalo
TRIBUNGORONTALO/HERJIANTO TANGAHU
Banjir di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo mengungkap sejumlah wilayah yang rawan bencana dan longsor

"Untuk masalah banjir, di tahun 2024 baru empat kelurahan di Kecamatan Limboto, yang datanya ada sama kita," ujar Taha Buheli, Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Gorontalo, Kamis (30/5/2024).

Taha menyebut, sejumlah sungai di Kabupaten Gorontalo, sangat besar potensinya meluap saat hujan turun secara terus-menerus.

Sungai-sungai itu berada di sejumlah kecamatan, sebagai contoh saat sebagai contoh adalah Sungai Bionga dan Sungai Bulota.

Selanjutnya ada Sungai Alopuhu yang melewati tiga kecamatan, yakni Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Bongomeme. 

"Di Kecamatan Boliyohuto, ada Sungai Motoduto dan Tolite, Sungai Mohiyolo di Kecamatan Asparaga, Kecamatan Batudaa ada Sungai Pilolalenga dan Sungai Taluhubongo di Kecamatan Telaga Biru," beber Taha. 

Selain banjir, Taha juga menjelaskan bahwa bencana longsor juga sangat rawan di Kabupaten Gorontalo

"Sebagai contoh longsor di Bilato, termasuk juga daerah sungai-sungai yang sering banjir, itu juga berpotensi longsor," tambahnya. 

Taha menuturkan, Kabupaten Gorontalo merupakan daerah paling luas di Provinsi Gorontalo, sehingga kemungkinan terjadinya bencana banjir maupun longsor, sangat besar. 

Saat ini BPBD Kabupaten Gorontalo miliki unit kendaraan, dapur umum, tenda darurat yang dipersiapkan saat terjadi bencana. 

"Kita hanya terkendala di personel. Saat ini tim reaksi cepat (TRC) kita terbatas," ungkapnya.

Sebelumnya tercatat ada 15 personel. Adanya kebijakan baru, jumlah tersebut berkurang menjadi tujuh orang.

"Yang diangkat itu hanya yang honorer lama yang sudah masuk data base," tutupnya. (*/jian)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved