Tanggapan Halid Tangahu soal Kasus Dokumen Palsu Caleg Nasdem di DPRD Bone Bolango Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo-- Tanggapan Ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu soal kasus caleg Nasdem Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang palsukan dokumen pencalonan

Kader Nasdem ini mengakui dirinya sudah tau dengan kasus tersebut.

Meski begitu, ia enggan memberikan tanggapan soal kasus yang menimpah sesama kadernya tersebut

"Oh iyah, jadi prosesnya itu menurut informasi sudah SP3," ujarnya saat ditemui di Kantor DPD Nasdem Bone Bolango, Rabu (1/5/2024).

Halid pun menuturkan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus itu, ke pihak yang berwenang. 

"Kita serahkan saja kepada yang berwenang, semua proses hukum tetap kita serahkan ke mereka yang berwajib," pungkasnya. 

Sebelumnya kasus pemalsuan dokumen pemilu di Bone Bolango sudah diserahkan Gakkumdu ke kejaksaan, berkasnya kemudian dikembalikan lagi ke Gakkumdu. 

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bone Bolango memutuskan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tenggat waktu yang diberikan UU pemilu. 

Kasus dihentikan karena tidak memenuhi beberapa syarat. Sehingga penyelidikan terhadap kasus pemalsuan dokumen perkara tidak bisa dilanjutkan atau batal demi hukum.

Kapolres Bone Bolango, AKBP Muhammad Alli, menjelaskan syarat yang tidak terpenuhi adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepala BNNK Bone Bolango, Muhammad Agus Anwar.

Alli menjelaskan sebelumnya kasus perkara tersebut ditetapkan P19 atau pengembalian berkas untuk dilengkapi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango. Dengan ketentuan tiga hari kerja untuk dilengkapi.

Penyidik Polres Bone Bolango rupanya belum melakukan BAP terhadap tersangka Muhammad Agus Anwar, Mantan Kepala BNN Bone Bolango

"Namun (dalam melengkapi) ada beberapa kendala saat didatangi rumahnya, pak Agus Anwar tidak bisa dimintai keterangan karena sakit," ungkapnya kepada wartawan, Senin (29/4/2024).

"Menurut istrinya Agus Anwar tidak bisa dimintai keterangan karena tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak bisa bicara dan tidak bisa membuka mata," tambahnya.

Kemudian syarat tidak terpenuhi kedua adalah pelaporan perkara pemalsuan dokumen pemilu setelah diketahui oleh pelapor sampai dilaporkan ke Bawaslu Bone Bolango, melebihi batas waktu tujuh hari atau kadaluwarsa menurut keterangan ahli pidana.

Diketahui Ahli Pidana, Aprianto Musa merupakan ahli dari terlapor, dalam keterangannya kepada penyidik mengatakan pelaporan berkas perkara kadaluarsa.

"Sehingga kesepakatan Sentra Gakkumdu penyidikan (kasus) ini dihentikan, dengan alasan Kejaksaan tidak menerima ini karena laporan yang dilaporkan sudah kadaluarsa," jelas Kapolres.

Muhammad Alli menjelaskan dasar penghentian kasus tersebut mengacu pada Undang-undang 520 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

"Apabila memang pelapor mengetahui kejadian tersebut, minimal batasnya adalah tujuh hari dari diketahui kejadian tersebut, lewat dari tujuh hari, batal demi hukum," tuturnya.

Karena alasan itulah, P19 yang ditetapkan Kejari Bone Bolango tidak dapat dilengkapi oleh penyidik polres.

Sebelumnya Zul Iskandar Suleman atau Owen terbukti curang dalam proses pendaftaran calon DPRD Bone Bolango.

Diketahui Owen merupakan caleg dari daerah pemilihan Suwawa Cs. Didapilnya ia berhasil meraih peringkat pertama dengan perolehan 2.467 suara.

Namun caleg DPRD Bone Bolango itu terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen pemilu.

Surat tes bebas narkoba dan tes psikologi yang digunakan Owen terbukti palsu.

Hal itu terungkap setelah penyidik mengumpulkan sejumlah bukti.

Saat pengurusan berkas tes urine dan tes kejiwaan hanya diwakili oleh ketua tim pemenangannya, Abdul Fattah Botutihe.

Karena itu, caleg DPRD Bone Bolango Zul Iskandar Suleman, Abdul Fattah Botutihe selaku Ketua Tim Pemenangan, dan Kepala BNNK Bone Bolango, Mohammad Agus Anwar ditetapkan sebagai tersangka.