5 Fakta Dihentikannya Kasus Caleg DPRD Bone Bolango Palsukan Dokumen Pemilu 2024

Sehingga hal ini menjadi alasan penyidik Polres Bone Bolango belum melakukan BAP terhadap Agus Anwar.

"Namun (dalam melengkapi) ada beberapa kendala saat didatangi rumahnya, pak Agus Anwar tidak bisa dimintai keterangan karena sakit," ungkapnya kepada wartawan, Senin (29/4/2024).

2. Laporan Kadaluarsa

Faktor kedua penyebab dikeluarkannya SP mengacu pada laporan kasus pemalsuan dokumen pemilu yang melewati masa berlakunya.

Pelaporan perkara pemalsuan dokumen pemilu setelah diketahui oleh pelapor sampai dilaporkan ke Bawaslu Bone Bolango melebihi batas waktu tujuh hari atau kadaluarsa menurut keterangan ahli pidana.

Ahli Pidana, Aprianto Musa, dalam keterangannya kepada penyidik mengatakan pelaporan berkas perkara sudah kadaluarsa.

Sehingga kesepakatan Sentra Gakkumdu penyidikan (kasus) ini dihentikan karena pihak kejaksaan tidak lagi menerima laporan kadaluarsa.

Kapolres Bone Bolango, AKBP Muhammad Alli, menjelaskan dasar penghentian kasus tersebut mengacu pada Undang-undang 520 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Apabila pelapor mengetahui kejadian tersebut, minimal batas waktu adalah tujuh hari dari diketahui kejadian tersebut, lewat dari tujuh hari, batal demi hukum.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kasus Caleg DPRD Bone Bolango Palsukan Dokumen Pemilu Resmi Dihentikan

3. Pihak RS Toto Kabila Bone Bolango Bukan Tersangka

Surat psikotes merupakan dokumen palsu yang digunakan ZIS dalam memenuhi persyaratan bakal caleg DPRD Bone Bolango.

RS Toto Kabila merupakan instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Namun tidak satupun pihak RS Toto Kabila yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres Bone Bolango, AKBP Muhammad Alli menjelaskan penyidik belum menemukan unsur kesengajaan dari pihak RS Toto Kabila. Sehingga tidak ditetapkan sebagai tersangka, meskipun surat hasil tes kejiwaan palsu.

4. Tiga Pelaku Tak Jadi Tersangka

Pernyataan SP3 dari Sentra Gakkumdu berpengaruh pada status ketiga tersangka. Hal ini karena ketiga tersangka ( Abdul Fattah Botutihe, Zul Iskandar, dan Mohammad Agus Anwar) berada dalam satu berkas perkara.