Alasan Kejati Gorontalo Baru Tetapkan Hamim Pou Jadi Tersangka Kasus Bansos Bone Bolango

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo, Purwanto Joko Irianto mengungkap penyebab penyidikan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo sempat tertunda.

Diketahui, penetapan tersangka Eks Bupati Bone Bolango, Hamim Pou menuai tanya dari berbagai pihak

Pasalnya penetapan kasus korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) itu berbeda dengan dua rekan Hamim pada kasus yang sama.

Berdasarkan putusan kasasi dua mantan bawahan Hamim yakni Kepala Dinas DPPKAD, Slamet Wiyardi dan Bendahara DPPKAD, Yuldiawati Kadir sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2017 silam.

Sementara Hamim baru diputuskan menjadi tersangka dan ditahan pada Rabu 17 April 2024.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo, Purwanto Joko Irianto menjelaskan hal tersebut karena tahun politik sehingga proses penyidikan tertunda.

Purwanto bahkan mengatakan pihaknya tidak menemukan kesulitan dalam pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan Hamim Pou.

"Namun, kejaksaan di tahun politik ini tidak mau, kejaksaan dijadikan alat untuk menghambat bagi warga negara yang mencalonkan sebagai calon legislatif ataupun pilkada yang akan datang," ungkapnya kepada awak media, Rabu (17/4/2024)

"Itu ditegaskan bapak jaksa agung dengan memo random yang beliau keluarkan," tambahnya

Untuk calon legislatif, kata Purwanto, ditindaklanjuti setelah pilihan Legislatif selesai.

"Makannya baru sekarang kita tindaklanjuti," tegasnya 

Diketahui, Hamim Pou sempat mencalonkan diri jadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Nasdem di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara pada Pemilu 2024.

Hasilnya, Hamim harus gigit jari lantaran kalah jumlah perolehan suara di Sulut.

Kronologi Lengkap Kasus Korupsi Bansos Bone Bolango yang Menyeret Hamim Pou

Kasus korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Sosial mencuat ke publik setelah tiga nama tersangka ditetapkan.