Gorontalo Kemarin: Rencana Perbaikan Jl H.B Jassin dan Ketua KPU Kota Gorontalo Diperiksa DKPP

Saat itu, Rabu (15/2/2023) Isran meliput aksi unjuk rasa masyarakat di Kecamatan Popayato terhadap perusahaan sawit yang ada di wilayah itu. 

Saat suasana kaos, jurnalis itu pun tampak diserang oleh oknum karyawan perusahaan tersebut. Saat itu, Isran tidak melawan karena kacaunya suasana saat itu. 

Korban mengalami kondisi trauma pasca diserang di tengah kerumunan tersebut. 

Baca Selengkapnya

Adit Terduga Pelaku Sodomi Anak-anak di Gorontalo, Modusnya Ajak Jalan-jalan ke Mall

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Seorang pria dewasa berinisial AM alias Adit diduga melakukan sodomi terhadap 5 anak di Gorontalo. 

Terduga pelaku sodomi ini adalah pria berusia 48 tahun. Ia mengiming-imingi anak-anak di bawah umur dengan jalan-jalan ke mall. 

Juga, modus lainnya yang dilakukan terduga pelaku yaitu memberi sejumlah uang bahkan mentraktir makan para korbannya. 

“Dia biasa bermain degna anak anak di bawa umur, nah anak anak dibawa umur ini sering dikasih duit, kasih makan,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Kompol Leonardo Widharta, Jumat (17/2/2023). 

Usai menyenangkan para korban, Adit melancarkan aksi bejatnya dengan mengajak anak di bawah umur tersebut ke kosnya. 

Baca Selengkapnya

Tiga Poin Ini Dibahas PUPR Gorontalo Saat Bertemu Komisi I DPRD

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Ada sedikitnya tiga poin yang dibahas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR – PKP) Provinsi Gorontalo bersama Komisi I Deprov menggelar pertemuan.

Kepala Dinas PUPR – PKP Provinsi Gorontalo Aries Ardianto saat ditemui mengatakan pihaknya membahas soal tunjangan perumahan bagi anggota Dewan, penataan kelembagaan OPD di lingkup Pemprov Gorontalo, dan juga penyelesaian Perda RTRW.

“Terkait persoalan tunjangan perumahan bagi anggota Dewan ini, memang kita sudah bahas lalu. Namun yang dibahas itu hanya tentang gedungnya dan tidak melihat komponen lainnya. Sehingganya pada kesempatan perubahan nanti, kita akan lakukan review kembali lagi,” kata Aries, Jumat (17/2/2023). 

Lanjut Kadis, untuk penyelesaian Peraturan Daerah RTRW ini, pihaknya akan segera merampungkannya. Bahkan hal ini juga sudah dilakukan pembahasan bersama tim teknis dari Kementerian ATR.

“Nah untuk penataan kelembagaan OPD itu seperti digabungnya Dinas PUPR dan Dinas Perkim itu memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Aries Ardianto saat diwawancarai.

Baca Selengkapnya