BPJS Gorontalo Ungkap Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Kunjungan Warga Meningkat Pasca Penonaktifan

Kondisi tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran, namun BPJS Kesehatan memastikan adanya solusi bagi kasus darurat.

Untuk pasien dengan kondisi mendesak, BPJS langsung melakukan tindakan reaktivasi agar layanan kesehatan tidak terputus.

Ia memastikan bahwa masyarakat yang terdampak tidak perlu merasa khawatir atau panik secara berlebihan.

Terdapat mekanisme khusus untuk pengaktifan kembali bagi peserta yang memang masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

"Bagi masyarakat yang terdampak ini tidak perlu khawatir, karena saat ini ada upaya reaktivasi bagi yang terdampak penonaktifan PBI JK," tegasnya.

Abdallah menjelaskan bahwa pintu reaktivasi selalu terbuka, terutama bagi warga miskin, rentan miskin, atau keluarga kurang mampu.

Namun, masyarakat harus memahami bahwa proses reaktivasi tidak dilakukan secara langsung di kantor BPJS Kesehatan.

Warga Gorontalo yang kartunya nonaktif diminta untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial di daerah masing-masing.

"Untuk masyarakat Gorontalo, silakan berkunjung atau menghubungi Dinas Sosial setempat di masing-masing daerah untuk melakukan reaktivasi kartu BPJS-nya," jelas Abdallah.

Peran Dinas Sosial sangat krusial karena lembaga inilah yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan iuran.

BPJS Kesehatan bertindak sebagai eksekutor setelah mendapatkan lampu hijau atau data valid dari Dinas Sosial.

Abdallah kembali menekankan poin penting ini agar masyarakat tidak salah langkah saat mengurus aktivasi kartu.

Ia menyebutkan bahwa dokumen yang paling vital dalam proses ini adalah surat rekomendasi dari pihak dinas terkait.

"Untuk berkas, berdasarkan informasi yang kami peroleh, dibutuhkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial sebagai dasar untuk melakukan pengaktifan kembali," ungkapnya.

Proses ini sangat diprioritaskan bagi peserta yang menderita penyakit berat atau membutuhkan pengobatan rutin berbiaya tinggi.

Pemerintah ingin memastikan bahwa kendala administratif tidak menghalangi masyarakat miskin untuk mendapatkan hak hidup sehat.

Di sisi lain, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong warga yang sudah mampu secara ekonomi agar beralih ke jalur mandiri.

Beberapa peserta yang dinonaktifkan memang diarahkan untuk menjadi peserta mandiri jika kondisi ekonominya sudah membaik.

Selain itu, bagi warga yang tidak masuk dalam PBI nasional, pemerintah daerah juga bisa mengintervensi melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

Di akhir penjelasannya, Abdallah memberikan imbauan agar masyarakat tetap tenang dan menggunakan kanal komunikasi resmi.

Warga dipersilakan memanfaatkan layanan Pandawa melalui WhatsApp di nomor 0811 8165 165 atau menggunakan aplikasi Mobile JKN.

Kanal-kanal digital ini disediakan untuk mempermudah pengecekan status tanpa harus menguras waktu dan tenaga di jalan.

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat selama proses transisi data nasional ini berlangsung.

Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik antara warga, Dinas Sosial, dan BPJS, masalah penonaktifan ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat.

(TribunGorontalo.com/Jefry Potabuga)