BPJS Gorontalo Ungkap Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Kunjungan Warga Meningkat Pasca Penonaktifan

Ringkasan Berita:

• Kantor BPJS Kesehatan Gorontalo mencatat peningkatan kunjungan sekitar 60-70 peserta per hari pasca penonaktifan massal 92.182 jiwa peserta PBI JK di Provinsi Gorontalo per 1 Februari 2026
• Warga yang kartunya nonaktif namun masih tergolong miskin atau rentan miskin diimbau untuk tidak panik
• BPJS Kesehatan memberikan prioritas reaktivasi bagi pasien dengan kondisi darurat atau pengobatan rutin (seperti cuci darah)

TRIBUNGORONTALO.COM – Kantor BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo mulai menunjukkan aktivitas yang lebih padat dari biasanya dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi ini dipicu oleh banyaknya warga yang mendatangi kantor tersebut untuk memastikan kejelasan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka.

Fenomena meningkatnya kunjungan masyarakat ini terjadi tepat setelah kebijakan penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) diberlakukan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan penonaktifan massal tersebut telah mulai berjalan efektif sejak awal Februari 2026.

Merespons hal tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo memberikan penjelasan mendalam terkait situasi di lapangan serta mekanisme reaktivasi bagi warga terdampak.

Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi (SDMUK) BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Abdallah A.M. Sakali, mengonfirmasi adanya tren kenaikan jumlah pengunjung tersebut.

Meskipun terdapat penambahan jumlah warga yang datang, ia menilai kondisi ini belum masuk dalam kategori lonjakan yang luar biasa besar.

Berdasarkan data harian, peningkatan jumlah masyarakat yang berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan tercatat berada pada angka puluhan orang.

"Untuk peningkatan jumlah masyarakat yang berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan dalam beberapa hari ini, pasca penonaktifan PBI Jaminan Kesehatan, itu kurang lebih sekitar 60 sampai 70 peserta," ujar Abdallah saat diwawancarai, Kamis (12/2/2026).

Angka kunjungan ini mencerminkan keresahan masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian atas hak layanan kesehatan mereka.

Mayoritas dari warga yang datang memiliki motif yang sama, yakni melakukan verifikasi status kepesertaan JKN mereka.

Banyak warga yang merasa perlu mengecek secara langsung apakah kartu BPJS Kesehatan yang mereka pegang masih aktif atau justru sudah dinonaktifkan oleh sistem.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat kartu tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk mendapatkan pengobatan secara gratis melalui subsidi pemerintah.

Pihak BPJS sendiri terus berupaya memberikan pelayanan terbaik meskipun intensitas warga yang datang bertambah.

Abdallah menegaskan bahwa situasi di kantor cabang saat ini masih dalam batas normal dan sangat kondusif.

Pelayanan tetap berjalan tertib dan tidak sampai menimbulkan antrean panjang yang mengular hingga ke luar gedung.

Kepadatan yang terjadi dinilai masih bisa dikendalikan oleh petugas di lapangan tanpa mengganggu standar operasional prosedur yang ada.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya terus memantau pergerakan data kunjungan dari waktu ke waktu.

"Kalau dibilang lonjakan, sebenarnya tidak signifikan. Tapi memang ada sedikit peningkatan kunjungan berdasarkan data dan informasi yang kami terima dari teman-teman di lapangan," tambahnya.

Selain melalui kantor cabang, BPJS Kesehatan juga telah mengaktifkan kanal-kanal layanan lainnya untuk memecah kerumunan.

Salah satu layanan yang cukup efektif membantu warga adalah kehadiran BPJS Keliling.

Baca juga: TOP 3 BERITA GORONTALO – Kecelakaan Bentor Vs Mobil hingga 3 Pelaku Balap Liar Diciduk Polisi

Layanan jemput bola ini memungkinkan masyarakat untuk mengecek status kepesertaan tanpa harus datang jauh-jauh ke kantor pusat cabang.

Dengan adanya BPJS Keliling, distribusi informasi terkait status JKN diharapkan bisa lebih cepat menjangkau warga di berbagai pelosok.

Terkait data penonaktifan, Abdallah memaparkan angka yang cukup fantastis untuk skala wilayah Provinsi Gorontalo.

Tercatat sebanyak 92.182 jiwa peserta PBI JK di seluruh wilayah Gorontalo telah dinonaktifkan kepesertaannya.

Penonaktifan ini tidak dilakukan secara sepihak oleh BPJS, melainkan berdasar pada regulasi yang lebih tinggi.

Kebijakan tersebut merujuk langsung pada Surat Keputusan Kementerian Sosial yang mulai berlaku per tanggal 1 Februari 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan berskala nasional yang berdampak luas di seluruh penjuru Indonesia.

Jika dilihat secara agregat nasional, jumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan mencapai angka kurang lebih 11 juta orang.

Abdallah kemudian merinci sebaran peserta yang dinonaktifkan di tiap daerah di Provinsi Gorontalo agar publik mendapatkan gambaran yang jelas.

Kabupaten Boalemo menempati posisi teratas sebagai daerah dengan angka penonaktifan tertinggi, yakni mencapai sekitar 22 ribu jiwa.

Menyusul di posisi berikutnya adalah Kabupaten Gorontalo dengan jumlah penonaktifan sekitar 19 ribu jiwa.

Sementara itu, Kabupaten Bone Bolango juga mencatatkan angka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 17 ribu jiwa peserta yang dinonaktifkan.

Untuk wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato, angka penonaktifannya berada pada kisaran yang sama, masing-masing sekitar 13 ribu jiwa.

Terakhir, Kabupaten Gorontalo Utara tercatat memiliki angka penonaktifan paling rendah di antara wilayah lainnya, yakni sekitar 7 ribu jiwa.

Terkait penyebab utama penonaktifan massal ini, Abdallah memberikan penjelasan yang sangat mendasar.

Ia menekankan bahwa langkah ini diambil karena adanya pembaruan dan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial secara rutin mengevaluasi apakah seorang peserta masih layak atau tidak untuk menerima bantuan iuran.

Pembaruan data ini dilakukan demi memastikan bahwa anggaran negara untuk jaminan kesehatan tepat sasaran.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini dari para peserta yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Meskipun demikian, kebijakan ini sempat mengejutkan sejumlah warga yang sedang membutuhkan layanan medis.

Baca juga: 19 Ribu Warga Kabupaten Gorontalo Kehilangan PBI, Pemkab Tanggung 12 Ribu Jiwa Lewat APBD

Pengakuan Peserta BPJS

Dampak nyata mulai terasa ketika beberapa pasien mendapati kartu mereka tidak lagi aktif saat sedang berada di fasilitas kesehatan.

Kejadian ini dialami oleh beberapa masyarakat yang sedang menjalani perawatan intensif seperti cuci darah.

"Ada beberapa masyarakat yang sedang perawatan cuci darah, taunya pas mereka berobat tiba-tiba sudah nonaktif padahal sebelumnya masih aktif," ungkap Abdallah.

Kondisi tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran, namun BPJS Kesehatan memastikan adanya solusi bagi kasus darurat.

Untuk pasien dengan kondisi mendesak, BPJS langsung melakukan tindakan reaktivasi agar layanan kesehatan tidak terputus.

Ia memastikan bahwa masyarakat yang terdampak tidak perlu merasa khawatir atau panik secara berlebihan.

Terdapat mekanisme khusus untuk pengaktifan kembali bagi peserta yang memang masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

"Bagi masyarakat yang terdampak ini tidak perlu khawatir, karena saat ini ada upaya reaktivasi bagi yang terdampak penonaktifan PBI JK," tegasnya.

Abdallah menjelaskan bahwa pintu reaktivasi selalu terbuka, terutama bagi warga miskin, rentan miskin, atau keluarga kurang mampu.

Namun, masyarakat harus memahami bahwa proses reaktivasi tidak dilakukan secara langsung di kantor BPJS Kesehatan.

Warga Gorontalo yang kartunya nonaktif diminta untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial di daerah masing-masing.

"Untuk masyarakat Gorontalo, silakan berkunjung atau menghubungi Dinas Sosial setempat di masing-masing daerah untuk melakukan reaktivasi kartu BPJS-nya," jelas Abdallah.

Peran Dinas Sosial sangat krusial karena lembaga inilah yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan iuran.

BPJS Kesehatan bertindak sebagai eksekutor setelah mendapatkan lampu hijau atau data valid dari Dinas Sosial.

Abdallah kembali menekankan poin penting ini agar masyarakat tidak salah langkah saat mengurus aktivasi kartu.

Ia menyebutkan bahwa dokumen yang paling vital dalam proses ini adalah surat rekomendasi dari pihak dinas terkait.

"Untuk berkas, berdasarkan informasi yang kami peroleh, dibutuhkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial sebagai dasar untuk melakukan pengaktifan kembali," ungkapnya.

Proses ini sangat diprioritaskan bagi peserta yang menderita penyakit berat atau membutuhkan pengobatan rutin berbiaya tinggi.

Pemerintah ingin memastikan bahwa kendala administratif tidak menghalangi masyarakat miskin untuk mendapatkan hak hidup sehat.

Di sisi lain, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong warga yang sudah mampu secara ekonomi agar beralih ke jalur mandiri.

Beberapa peserta yang dinonaktifkan memang diarahkan untuk menjadi peserta mandiri jika kondisi ekonominya sudah membaik.

Selain itu, bagi warga yang tidak masuk dalam PBI nasional, pemerintah daerah juga bisa mengintervensi melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

Di akhir penjelasannya, Abdallah memberikan imbauan agar masyarakat tetap tenang dan menggunakan kanal komunikasi resmi.

Warga dipersilakan memanfaatkan layanan Pandawa melalui WhatsApp di nomor 0811 8165 165 atau menggunakan aplikasi Mobile JKN.

Kanal-kanal digital ini disediakan untuk mempermudah pengecekan status tanpa harus menguras waktu dan tenaga di jalan.

BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat selama proses transisi data nasional ini berlangsung.

Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik antara warga, Dinas Sosial, dan BPJS, masalah penonaktifan ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat.

(TribunGorontalo.com/Jefry Potabuga)