Berita Nasional

KPK Curigai Permainan Lelang Vendor Haji, Biaya Mahal Fasilitas Murah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membuka tabir penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Editor: Wawan Akuba
FOTO: Herjianto Tangahu, TribunGorontalo.com
FOTO STOK CALON JAMAAH HAJI : 393 Calon Jamaah Haji Kloter 28 Kota Gorontalo Siap Bertolak ke Tanah Suci, Selasa (20/5/2025). 

TRIBUNGORONTALO.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membuka tabir penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Berbeda dengan kasus jual beli kuota haji yang menyeret pejabat Kementerian Agama, kali ini fokus penyelidikan diarahkan pada pengelolaan dana haji untuk pengadaan fasilitas jemaah di Arab Saudi.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, meski masih tahap penyelidikan, tim sudah menyoroti ketimpangan antara biaya besar yang dikeluarkan dengan kualitas layanan yang diterima jemaah.

Baca juga: Selain Dipecat Tak Hormat sebagai Polisi, Aksel Mopangga Juga Bakal Jalani Proses Pidana

“Dengan biaya yang lebih mahal, kenapa tempat tinggalnya lebih jauh? Itu yang jadi kedalaman penyelidikan,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

Sorotan Tiga Sektor Utama

KPK memfokuskan penyelidikan pada tiga sektor krusial:

Penginapan (akomodasi): hotel jemaah Indonesia kerap jauh dari Masjidil Haram, padahal anggaran akomodasi sangat besar.

Katering: kualitas konsumsi harian jemaah yang tidak sepadan dengan biaya yang digelontorkan.

Transportasi: kondisi bus dan pendingin udara (AC) yang sering dikeluhkan, meski anggaran semestinya menjamin kenyamanan.

Asep menekankan, dugaan korupsi menyangkut ketiga sektor tersebut.

“Jangan sampai uang yang disediakan besar, tapi pemenang lelang justru yang paling jelek. Harganya malah tinggi, sebagiannya ke mana? Itu yang sedang kita dalami,” tegasnya.

Dugaan Permainan Lelang Vendor

KPK mencurigai adanya permainan dalam proses bidding vendor di Arab Saudi.

Indonesia disebut bersaing dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam untuk mendapatkan fasilitas terbaik.

Namun, hasilnya justru tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.

“Masing-masing negara ini kan berebut, nawar di sana. Makin dekat ke Masjidil Haram makin mahal. Nah pertanyaannya, dengan biaya yang lebih mahal, kenapa tempat tinggalnya lebih jauh?” ungkap Asep.

KPK menduga ada selisih tidak wajar dalam proses tersebut.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved