PEMPROV GORONTALO
Guru Non-Database Demo, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Minta Waktu Kajian Regulasi
Ratusan guru honorer non-database di Provinsi Gorontalo menggelar aksi demonstrasi menuntut kepastian status mereka dalam seleksi PPPK.
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Ratusan guru honorer non-database di Provinsi Gorontalo menggelar aksi demonstrasi menuntut kepastian status mereka dalam seleksi PPPK.
Aksi yang berlangsung Senin (17/11/2025) itu berujung pada pertemuan langsung dengan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, di Gedung DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, gubernur meminta waktu untuk mengkaji regulasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Sebanyak 328 guru honorer melakukan aksi beruntun di tiga titik, yakni Kantor BKD Provinsi Gorontalo, Kantor Gubernur, dan DPRD.
Mereka menilai pemerintah daerah tidak transparan dalam proses pengusulan formasi PPPK.
Koordinator aksi, Ramli Poloso, menegaskan bahwa jawaban pemerintah selama ini hanya bersifat politis tanpa memberikan kepastian.
“Kami hanya dapat kata sabar dan menunggu, tapi prosesnya tidak transparan,” ujarnya.
Para guru menyampaikan delapan tuntutan resmi, mulai dari permintaan agar gubernur segera berkoordinasi dengan MenPAN-RB dan BKN, hingga desakan agar Kepala BKD Gorontalo mundur jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.
Perwakilan guru, Rosna Supu, menekankan bahwa kelalaian pemerintah daerah dalam pengusulan formasi PPPK 2024 telah merugikan ratusan tenaga honorer yang memenuhi kriteria sesuai regulasi.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Gusnar Ismail menyatakan perlunya kehati-hatian karena perekrutan ASN menyangkut aspek hukum.
Ia meminta waktu satu hingga dua hari untuk membuka kembali peraturan dan mencari celah yang memungkinkan penyelesaian.
“Ini persoalan lama. Saya minta waktu satu-dua hari untuk membuka kembali peraturan, mudah-mudahan ada celah yang bisa kita tempuh,” kata Gusnar.
Sebagai tindak lanjut, Gusnar menugaskan Kepala BKD Rifli Katili bersama perwakilan guru untuk menghadap langsung Kepala BKN.
Hasil pertemuan itu akan dijadikan bahan pertimbangan sebelum dibawa ke KemenPAN-RB.
“Hal itu agar saat menghadap KemenPAN-RB semua sudah disiapkan, termasuk jawaban balik,” ujarnya.
Gusnar menegaskan bahwa seluruh pihak tetap berupaya mencari solusi meski terbatas oleh regulasi.
“Semua pihak akan terus berikhtiar,” pungkasnya. (*)
| RP3KP Dibahas, Pemprov Gorontalo Tata Ulang Perumahan dan Permukiman |
|
|---|
| Presiden Prabowo Dijadwalkan Resmikan Bendungan Bulango Ulu 2026, Revisi Penlok Dikebut Pemprov |
|
|---|
| 118 Ribu Warga Gorontalo Dapat 20 Kg Beras dan 4L Minyak Goreng, Distribusi Dilepas Gubernur Gusnar |
|
|---|
| Muncul Keluhan BBM Subsidi di Gorontalo, Gubernur Gusnar Ismail Bentuk Tim Kecil Awasi SPBU |
|
|---|
| Gorontalo Masuk 10 Besar Nasional Tekan Pengangguran, Pemprov Genjot Program Magang Luar Negeri |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Ratusan-guru-honorer-non-database-Provinsi-Gorontalo-saat-bertemu-Gubernur-Gusnar.jpg)