DPD PDIP Segera Tunjuk PAW Gantikan Wahyudin Moridu Usai Dipecat dari Anggota DPRD Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Wahyudin Moridu, saat ini resmi diberhentikan dari DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus dicopot sebagai kader PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, Minggu (21/9/2025) 

"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai telah secara resmi mengeluarkan sanksi terberat, yaitu pemecatan," tegas Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029.

Pria yang lahir pada tahun 1965 di Kecamatan Lawa Provinsi Sulawesi Tenggara ini menambahkan bahwa pemberhentian ini bukalah sekadar penonaktifannya di anggota legislatif.

Namun ini adalah pemberhentian penuh kepada Wahyudin Moridu sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Baca juga: Ketua PDIP Gorontalo Minta Maaf atas Perilaku Wahyudin Moridu, Ajak Kader Berbenah

"Saya tegaskan, ini bukan penonaktifan, pemberhentian sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo," jelas petahana anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Kini DPD PDIP Gorontalo tengah menyiapkan surat resmi pemberhentian yang akan diserahkan ke Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. 

Kursi kosong yang ditinggalkan Wahyudin juga segera diganti melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah mekanisme resmi untuk mengisi kursi legislatif yang kosong sebelum masa jabatan berakhir. 

PAW biasanya dilakukan ketika anggota DPR/DPRD berhenti, diberhentikan, meninggal dunia, atau pindah partai. 

Pengganti yang ditunjuk melalui PAW dipilih dari calon cadangan partai yang sama pada pemilu sebelumnya, sehingga kontinuitas perwakilan politik tetap terjaga tanpa mengganggu jalannya pemerintahan dan aspirasi masyarakat. 

PAW memastikan kursi legislatif tetap terisi dan fungsi legislatif berjalan optimal.

"Sementara disiapkan itu," tutupnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu dari Anggota DPRD Gorontalo

Usai diberhentikan bahkan dipecat, kursi jabatan Wahyudin Moridu pun kosong.

Dengan keputusan ini, Wahyudin tidak lagi berstatus sebagai kader PDIP maupun anggota legislatif.