Ribuan Calon PPPK Padati Polresta Gorontalo Kota demi Urus SKCK, Ada yang Antre Sejak Subuh

Menurutnya, kemarin ia tak sempat antre karena harus menyelesaikan satu syarat yang menurutnya juga tak kalah penting. 

"Iya kemairn urus juga kir dokter (surat keterangan dokter)," kata Yanser. 

Saat ini kata Yanser memang cukup menantang. Sebab salah satu persyarakat untuk kir dokter adalah status dokter yang menandatangani.

"Jadi yang tanda tangan harus dokter ASN," kata Yanser. 

Yanser sendiri adalah seorang anggota Satpol PP di Provinsi Gorontalo. Meski harus antre panjang, namun ia bersyukur bisa diterima sebagai PPPK. 

Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi mengumumkan daftar peserta yang memperoleh alokasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Pengumuman tersebut tertuang dalam surat bernomor 800.1.2.2/BKD/2121/IX/2025 yang diterbitkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo.

Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI Nomor 779 Tahun 2025 mengenai penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu di lingkungan instansi pemerintah, serta surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13203/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025.

Dalam pengumuman itu, terdapat dua poin utama:

Daftar peserta yang disetujui untuk alokasi PPPK Paruh Waktu dapat dilihat pada lampiran pengumuman.

Sesuai dengan Surat MenPAN-RB Nomor B/4014/M.SM.01.00/2025 tanggal 20 Agustus 2025, peserta yang namanya tercantum wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan melengkapi dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing di laman https://sscasn.bkn.go.id mulai 28 Agustus hingga 15 September 2025.

Dengan pengumuman ini, Pemprov Gorontalo meminta seluruh peserta yang lolos segera melakukan pengisian DRH tepat waktu agar proses pengusulan dan penetapan PPPK Paruh Waktu berjalan lancar.

(*)