Nepal Cabut Larangan Media Sosial Usai 19 Orang Tewas dalam Aksi Protes

“Pemerintah tidak pernah berniat menghentikan penggunaan media sosial. Kami akan memastikan terciptanya lingkungan yang mendukung penggunaannya,” tulis Oli.

Ia menambahkan bahwa komite investigasi akan dibentuk untuk meneliti penyebab dan jalannya aksi protes.

Menteri Komunikasi Nepal, Prithvi Subba Gurung, dikutip media lokal, membenarkan bahwa pemerintah secara resmi telah menarik kebijakan larangan media sosial tersebut.

Kemarahan Terhadap Korupsi dan Ketidakadilan

Larangan media sosial hanya memperbesar ketidakpuasan publik terhadap pemerintah, di tengah kondisi ekonomi sulit dengan angka pengangguran sekitar 10 persen dan pendapatan per kapita yang hanya 1.447 dolar AS menurut data Bank Dunia.

Sejak Jumat, media sosial TikTok, yang tidak diblokir, justru dipenuhi video kontras antara kesulitan warga Nepal biasa dan gaya hidup mewah anak-anak politisi yang pamer barang mahal hingga liburan eksklusif.

Surat kabar Kathmandu Post menulis: “Ini bukan sekadar soal media sosial — ini tentang kepercayaan, korupsi, dan generasi yang menolak dibungkam. Bagi Gen Z, kebebasan digital adalah kebebasan pribadi. Menutup akses berarti membungkam satu generasi.”

Nepal sebelumnya juga pernah melakukan pembatasan serupa. Pada Juli lalu, pemerintah sempat memblokir aplikasi pesan Telegram dengan alasan meningkatnya kasus penipuan daring dan pencucian uang.

Tahun lalu, pemerintah mencabut larangan sembilan bulan atas TikTok setelah platform itu bersedia mengikuti regulasi lokal.

Gelombang Protes Meluas

Pada puncak aksi Senin, ribuan demonstran di Kathmandu berusaha menembus kawat berduri dan mendekati area terlarang di sekitar parlemen.

Bentrokan pecah ketika polisi menahan laju massa dengan gas air mata dan tembakan.

Kerusuhan juga terjadi di beberapa kota lain di Nepal, menandakan meluasnya kemarahan publik.

Kejadian ini memperlihatkan bahwa di tengah krisis ekonomi, generasi muda Nepal tidak hanya memperjuangkan akses ke media sosial, tetapi juga menuntut transparansi, keadilan, dan perubahan nyata dari pemerintah mereka.

(*)