MBG - Koperasi Merah Putih Prabowo : Dikritisi di Pusat, Dipuja di Daerah

 Bagi kelompok ini, ukuran keberhasilan negara lebih banyak ditentukan oleh iklim investasi, stabilitas regulasi, penciptaan lapangan kerja modern, kemudahan usaha, dan produktivitas ekonomi. Maka tidak heran bila MBG dianggap terlalu populis, boros fiskal, dan tidak menyentuh akar persoalan produktivitas nasional.

Kritik tersebut tentu tidak sepenuhnya salah. Program MBG memang membutuhkan ruang fiskal yang sangat besar. Dalam situasi global yang masih dibayangi perang dagang, konflik geopolitik, dan tekanan ekonomi dunia, pemerintah harus berhati-hati menjaga keseimbangan fiskal negara. Bahkan Provinsi Gorontalo sendiri menghadapi kecenderungan penurunan kapasitas fiskal daerah. 

Paparan Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan kapasitas fiskal daerah diproyeksikan turun dari Rp1,924 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp1,25 triliun pada 2027. Artinya, daerah masih akan sangat bergantung pada belanja pemerintah pusat dan stimulus negara untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam konteks itulah MBG menjadi sangat politis sekaligus ekonomis. Ia bukan hanya program pangan, tetapi juga instrumen stabilisasi sosial dan daya beli masyarakat bawah. Data pembangunan Gorontalo memperlihatkan paradoks tersebut dengan sangat jelas. 

Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,13 persen pada 2024 menjadi 5,71 persen pada 2025. Tingkat kemiskinan turun dari 13,87 persen menjadi 12,62 persen. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 72,01 menjadi 72,62. Namun di saat yang sama, ketergantungan masyarakat terhadap sektor primer dan bantuan pemerintah masih cukup tinggi.

Karena itu, antusiasme masyarakat terhadap MBG tidak bisa dibaca hanya sebagai fanatisme politik semata. Ia lahir dari struktur ekonomi daerah yang memang masih membutuhkan perlindungan sosial negara. Hal yang sama berlaku terhadap KD-KMP atau Kampung/Koperasi Desa Merah Putih. 

Di pusat, program ini sering dikritik karena dianggap tidak memiliki arah bisnis yang jelas dan berpotensi menjadi proyek administratif belaka. 

Banyak pihak mengingat kegagalan berbagai proyek koperasi negara pada masa lalu yang berakhir tanpa aktivitas ekonomi produktif nyata. Namun di daerah, persepsinya berbeda.

Koperasi dan kampung nelayan dipandang sebagai harapan baru untuk memperkuat rantai pasok pangan, distribusi hasil perikanan, akses modal UMKM, hingga penguatan ekonomi desa dan pesisir.

Gorontalo sendiri sebenarnya sedang membangun fondasi transformasi ekonomi yang cukup besar. Pemerintah daerah mendorong hilirisasi ternak unggas melalui pembangunan pabrik pakan, rumah potong hewan unggas, hatchery, dan parent stock di beberapa kabupaten. 

Pemerintah juga memperluas cetak sawah baru, pengembangan jagung, hingga pembangunan Bendungan Bulango Ulu dengan manfaat irigasi hampir 5.000 hektare dan reduksi banjir lebih dari 43 persen.

Artinya, apabila MBG dan KD-KMP diintegrasikan dengan program hilirisasi pertanian, perikanan, peternakan dan UMKM lokal, maka program tersebut dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar belanja konsumsi negara.

Di sinilah letak tantangan terbesar pemerintahan Prabowo. MBG tidak boleh berhenti sebagai program pembagian makanan. 

Program ini harus menjadi penggerak rantai pasok lokal. Berasnya harus diserap dari petani daerah. Ikannya dari nelayan lokal. Telur dan ayamnya dari peternak rakyat. Jika tidak, maka MBG hanya akan menjadi beban fiskal jangka panjang tanpa dampak produktivitas ekonomi yang berarti.

Begitu pula KD-KMP tidak boleh berhenti sebagai simbol koperasi negara. Ia harus diarahkan menjadi pusat ekonomi desa modern berbasis distribusi pangan, cold storage perikanan, logistik hasil tani, digitalisasi UMKM, dan integrasi sistem pembayaran modern. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi Gorontalo mulai bergerak ke arah transformasi yang lebih modern.