Gusdurian Tolak Board of Peace Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Desak Indonesia Tarik Diri

Ringkasan Berita:

• Jaringan Gusdurian Indonesia menolak inisiatif Board of Peace yang digagas Presiden AS Donald Trump dan mendesak Indonesia menarik diri. 
• Inisiatif tersebut dinilai sepihak, tidak melibatkan Palestina, serta berpotensi melemahkan peran PBB. 
• Gusdurian menilai keterlibatan Indonesia bertentangan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Jaringan Gusdurian Indonesia menyatakan penolakan terhadap inisiatif internasional Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta mendesak Pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keterlibatan dalam dewan tersebut.

Inisiatif itu dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi dan tidak mencerminkan upaya nyata menuju kemerdekaan Palestina.

Board of Peace diluncurkan secara resmi oleh Presiden Donald Trump pada 22 Januari 2026 di sela pelaksanaan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss.

Inisiatif ini diklaim bertujuan menyelesaikan pendudukan atas Palestina sekaligus mendorong pembangunan kembali wilayah Gaza pascakonflik.

Sejumlah negara disebut bergabung dalam Board of Peace, termasuk Indonesia.

Namun sejak awal pembentukannya, Board of Peace dinilai sangat dipengaruhi oleh kepentingan Amerika Serikat.

Rancangan awal inisiatif tersebut disebut disusun secara sepihak tanpa proses konsultasi dengan pihak yang menjadi subjek utama konflik, yakni bangsa Palestina.

Bahkan, tidak terdapat satu pun perwakilan Palestina yang duduk sebagai anggota dalam struktur dewan tersebut.

Baca juga: Hari Pertama Operasi Patuh Otanaha 2026, Polisi Gorontalo Jaring Banyak Kendaraan Mati Pajak

Selain minimnya pelibatan Palestina, Board of Peace juga dinilai tidak memiliki mandat hukum internasional yang jelas.

Inisiatif ini dianggap berpotensi melemahkan peran lembaga multilateral resmi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini menjadi rujukan utama penyelesaian konflik internasional.

Kondisi tersebut dikhawatirkan membuka ruang lahirnya keputusan yang tidak transparan dan cenderung mengikuti kepentingan politik Amerika Serikat.

Jaringan Gusdurian Indonesia menilai, konsep perdamaian yang ditawarkan Board of Peace berisiko menghasilkan pemulihan perdamaian semu tanpa kemerdekaan dan tanpa penghormatan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.

Perdamaian yang dirumuskan tanpa keadilan dinilai hanya akan mempertahankan praktik pendudukan dan penindasan.

Keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif tersebut juga dinilai melanggar amanat konstitusi.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Selain itu, Pasal 11 UUD 1945 mengatur bahwa perjanjian internasional yang berdampak luas dan mendasar, termasuk yang berkaitan dengan beban keuangan negara, harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dinilai berpotensi menempatkan Indonesia sebagai pihak yang memberikan legitimasi terhadap kepentingan kekuatan global yang dianggap melanggengkan penindasan terhadap Palestina.

Padahal, Indonesia selama ini menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif yang mengedepankan perdamaian dunia melalui mekanisme multilateral di bawah naungan PBB.

Jaringan Gusdurian Indonesia menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak dapat dirumuskan dan dipaksakan secara sepihak dengan mengabaikan sejarah panjang, penderitaan, serta suara rakyat Palestina.

Perdamaian tanpa keadilan dinilai hanya akan mengawetkan penjajahan dan pendudukan, sebagaimana pernah diungkapkan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah sebuah ilusi.

Atas dasar tersebut, Jaringan Gusdurian Indonesia menyampaikan sejumlah sikap.

Pertama, menolak Board of Peace yang digagas Presiden Donald Trump karena dinilai bukan jalan menuju kemerdekaan Palestina dan merupakan bentuk dominasi politik global yang dibungkus dengan narasi perdamaian.

Kedua, mendesak Pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keterlibatan dalam Board of Peace karena dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ketiga, meminta Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan peran mekanisme resmi PBB yang dinilai lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat Palestina, termasuk melalui Dewan Hak Asasi Manusia PBB maupun mekanisme hukum internasional lainnya.

Keempat, mendorong kelompok masyarakat sipil agar terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi demi tercapainya kemaslahatan bangsa.

Kelima, menyerukan kepada seluruh warga Indonesia untuk terus memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina serta melawan praktik genosida yang dilakukan oleh Israel.

MUI Ikut Menolak

Sebelumnya, MUI secara terbuka meminta pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.

Permintaan tersebut disampaikan dengan pertimbangan tertentu yang dinilai perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah.

Menanggapi sikap MUI tersebut, pemerintah melalui Istana menyatakan kesiapan untuk memberikan penjelasan langsung.

Dialog dianggap sebagai mekanisme yang tepat untuk menjembatani perbedaan pandangan serta menyampaikan dasar kebijakan yang diambil pemerintah terkait Board of Peace.

Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai waktu dan format dialog yang akan dilakukan.

Pemerintah menegaskan bahwa komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat tetap menjadi bagian dari pendekatan yang ditempuh dalam merespons isu-isu strategis, termasuk terkait posisi Indonesia dalam kerja sama internasional. (*)