Wacana Sekolah Online April 2026 Dibatalkan, Pemerintah Pilih Pertahankan Tatap Muka

Ringkasan Berita:

• Arah kebijakan pendidikan kembali menegaskan prioritas pada kualitas belajar. 
• Evaluasi masa lalu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
• Fokus utama tetap pada hasil jangka panjang bagi siswa.

TRIBUNGORONTALO.COM — Rencana penerapan pembelajaran jarak jauh sebagai bagian dari upaya penghematan energi dipastikan tidak jadi diberlakukan.

Pemerintah memutuskan kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung secara tatap muka seperti biasa mulai April 2026.

Keputusan ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, setelah melalui rapat koordinasi lintas kementerian.

“Sesuai hasil rapat lintas Kementerian dan Pernyataan Pers Menko PMK pada 23 Maret, pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa dengan pertimbangan akademik dan penguatan pendidikan karakter,” tuturnya secara tertulis, Rabu (25/3/2026).

Kekhawatiran Learning Loss Jadi Pertimbangan Utama
Keputusan ini tidak lepas dari perhatian pemerintah terhadap kualitas pendidikan nasional.

Baca juga: Pemkab Bone Bolango Gorontalo Uji Coba WFA Setiap Jumat, Efisiensi BBM dan Listrik Target Utama

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, sebelumnya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan.

Dalam konteks tersebut, pembelajaran tatap muka dinilai menjadi pilihan utama agar proses pendidikan tetap optimal.

“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” kata Pratikno.

Opsi Hybrid Sempat Dipertimbangkan

Sebelum keputusan final diambil, pemerintah sempat membuka kemungkinan penerapan sistem hybrid, yaitu kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka.

Namun, opsi tersebut tidak diprioritaskan setelah mempertimbangkan dampaknya terhadap efektivitas pembelajaran.

Pembelajaran daring sendiri dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak dalam situasi saat ini.

DPR Nilai Daring Kurang Efektif

Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti.

Ia menilai pengalaman selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa sistem pembelajaran daring meninggalkan berbagai persoalan di dunia pendidikan.

"Pembelajaran secara daring pernah kita laksanakan ketika terjadi wabah Covid-19. Dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita," kata Esti.

Dengan demikian, pemerintah memastikan proses belajar di sekolah tetap berlangsung secara langsung di kelas, demi menjaga kualitas pendidikan dan mencegah penurunan capaian belajar siswa.

(*)