Greenland Tegaskan Tak Ingin Jadi Milik AS, Pilih Berdiri Bersama Denmark dan NATO

TRIBUNGORONTALO.COM, Internasional -- Pemerintah Greenland secara terbuka menyatakan sikap politiknya dengan menolak ambisi Amerika Serikat untuk menguasai wilayahnya.

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa negaranya lebih memilih tetap bersama Denmark dibanding harus tunduk pada tekanan Amerika Serikat, menyusul pernyataan keras Presiden Donald Trump soal kepemilikan pulau Arktik tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Nielsen dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen di Kopenhagen, Selasa (waktu setempat).

Ia menegaskan bahwa Greenland berada di barisan Denmark, NATO, dan Uni Eropa di tengah situasi yang disebutnya sebagai krisis geopolitik serius.

Baca juga: Amerika Ancam Jalur Non-Damai Kuasai Greenland, Takut Didahului Rusia dan China

“Jika saat ini kami dipaksa memilih antara Amerika Serikat dan Denmark, maka pilihan kami jelas, yaitu Denmark. Kami memilih NATO, Kerajaan Denmark, dan Uni Eropa,” ujar Nielsen.

Pernyataan tersebut muncul menjelang pertemuan penting antara pejabat tinggi Denmark dan Greenland dengan petinggi pemerintahan Amerika Serikat di Gedung Putih.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt dijadwalkan bertemu Wakil Presiden AS J.D. Vance serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Rabu mendatang.

Pertemuan ini diminta oleh Denmark dan Greenland setelah Presiden Trump kembali meningkatkan retorikanya terkait Greenland.

Trump menilai wilayah semi-otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark sejak 1953 itu sangat strategis bagi keamanan nasional Amerika Serikat, terutama untuk mencegah Rusia dan China memperluas pengaruh di kawasan Arktik.

Dalam beberapa pernyataannya, Trump bahkan menyebut Amerika Serikat akan memperoleh Greenland “dengan satu cara atau cara lain”.

Ia juga tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer, sebuah pernyataan yang langsung memicu reaksi keras dari Kopenhagen dan Nuuk.

Menanggapi ancaman tersebut, Nielsen menegaskan bahwa keinginan Trump sepenuhnya bertentangan dengan sikap rakyat Greenland.

Ia menyatakan dengan tegas bahwa Greenland tidak ingin dimiliki, diperintah, atau menjadi bagian dari Amerika Serikat.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen yang berdiri di samping Nielsen menyebut tekanan dari Amerika Serikat sebagai sesuatu yang “sama sekali tidak dapat diterima”.

Pernyataan ini mencerminkan memburuknya hubungan diplomatik antara Denmark dan sekutu terdekatnya tersebut.

Denmark merupakan anggota pendiri NATO dan selama puluhan tahun menjadi mitra strategis Amerika Serikat, termasuk dalam operasi militer di Afghanistan dan Irak.

Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark juga berada di bawah perlindungan NATO.

Artinya, setiap ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap Greenland berpotensi memicu krisis besar di dalam aliansi tersebut.

“Berdiri menghadapi Amerika Serikat bukanlah hal mudah, tetapi tanda-tanda menunjukkan bahwa tantangan terberat masih ada di depan,” ujar Frederiksen.

Di sisi lain, Trump justru meremehkan posisi NATO. Ia menyatakan bahwa negara-negara sekutu lebih membutuhkan Amerika Serikat dibanding sebaliknya.

Bahkan, Trump melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut sistem pertahanan Greenland hanya mengandalkan “dua kereta luncur anjing”.

Pernyataan tersebut langsung ditolak oleh pemerintahan koalisi Greenland.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah Greenland menegaskan bahwa ucapan Trump tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun dan menegaskan bahwa sistem pertahanan Greenland harus tetap berada dalam kerangka NATO.

Nielsen menyatakan bahwa Greenland memiliki kepercayaan penuh terhadap NATO dan yakin aliansi tersebut akan mendukung Greenland menghadapi tekanan eksternal.

Secara historis, Greenland telah berada di bawah kekuasaan Denmark selama berabad-abad. Namun wilayah ini memiliki parlemen sendiri sejak 1979 dan memperoleh otonomi yang lebih luas pada 2009.

Meski seluruh partai politik di parlemen mendukung kemerdekaan di masa depan, Greenland belum menjadwalkan referendum karena ketergantungan ekonomi yang masih besar terhadap Denmark.

Jajak pendapat pada awal 2025 menunjukkan mayoritas warga Greenland menolak menjadi bagian dari Amerika Serikat.

Sebanyak 85 persen responden menyatakan tidak ingin menjadi warga negara AS, sementara 56 persen menyatakan mendukung kemerdekaan penuh.

Menteri Bisnis dan Sumber Daya Mineral Greenland, Naaja Nathanielsen, mengungkapkan bahwa dorongan Amerika Serikat telah memicu kecemasan luas di masyarakat.

Menurutnya, isu tersebut menimbulkan tekanan psikologis hingga memengaruhi kehidupan sehari-hari warga.

“Kekhawatiran tentang masa depan sangat terasa. Banyak orang sulit tidur dan topik ini mendominasi pembicaraan di rumah-rumah,” ujarnya.

Nathanielsen menegaskan bahwa Greenland tetap melihat Amerika Serikat sebagai sekutu, namun tidak memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari negara tersebut.

Ia menekankan bahwa Greenland merasa nyaman berada dalam Kerajaan Denmark.

Pertemuan di Gedung Putih diharapkan dapat meredakan ketegangan. Rasmussen menyebut pertemuan itu sebagai upaya membawa perbedaan pandangan ke meja diplomasi agar dapat dibahas secara langsung dan terbuka.

Sementara itu, di dalam negeri Amerika Serikat, wacana penggunaan kekuatan terhadap Greenland mendapat penolakan dari Kongres.

Sejumlah anggota parlemen menilai langkah tersebut melanggar konstitusi karena hanya Kongres yang berwenang menyatakan perang.

Bahkan, kelompok bipartisan telah mengajukan rancangan undang-undang untuk mencegah penggunaan kekuatan terhadap sesama anggota NATO.

Meski demikian, Presiden Trump belum menunjukkan tanda-tanda melunak.

Tekanan yang terus dilontarkannya justru memperkuat solidaritas antara Greenland dan Denmark, sekaligus memicu ketegangan terbuka yang jarang terjadi antara sekutu lama di panggung global. (*)